Saibumi.com(SMSI), Jakarta – Pemerintah mempercepat pembenahan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan menata lebih dari 13.000 titik layanan di berbagai daerah. 

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan proses penataan dibagi ke dalam dua tahap. Tahap pertama difokuskan pada daerah dengan prevalensi stunting tertinggi, seperti Papua Pegunungan dan Nusa Tenggara Timur.

BACA JUGA: Pusat Pelayanan Terpadu BGN Resmi Dibuka, Aduan Program MBG Direspon Lebih Cepat

"Wilayah prioritas dengan angka stunting tinggi seperti Papua Pegunungan dan Nusa Tenggara Timur target penyelesaiannya dalam kurun waktu satu bulan," ujar Zulkifli Hasan, dikutip dari Antara, Rabu (29/7/2026).

Sementara itu, evaluasi terhadap sebagian besar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berada di Pulau Jawa dan Sumatera diperkirakan membutuhkan waktu hingga dua bulan, guna memastikan seluruh titik layanan siap beroperasi sesuai standar operasional.

Selain pembenahan titik layanan, pemerintah juga menargetkan pemutakhiran data sekitar 63 juta penerima manfaat program MBG. 

Pembaruan data sekaligus penataan ulang sasaran penerima manfaat itu ditargetkan selesai dalam waktu satu bulan.

Zulkifli menegaskan, arahan Presiden Prabowo Subianto adalah memastikan seluruh kelompok yang membutuhkan tetap memperoleh manfaat program MBG. 

Meski demikian, pemerintah akan melakukan penyesuaian terhadap kelompok yang dinilai telah mampu memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri.

"Perintah Bapak Presiden semua dikasih kecuali yang tidak mau, misalnya SMA yang bagus, yang sudah sarapannya bagus, ya enggak apa-apa. Tapi bukan berarti pemerintah tidak mengasih. Memang itu bagian dari anak-anak kita yang sudah merasa cukup dan sudah punya kemampuannya," tambahnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, akan merevisi sejumlah regulasi operasional sekaligus memperkuat koordinasi dengan 17 kementerian dan lembaga agar pelaksanaan program di lapangan berjalan lebih optimal.

Menurutnya, pemerintah optimistis pembenahan tata kelola MBG mampu mengatasi berbagai kendala yang selama ini menjadi perhatian publik. 

Pemerintah berharap langkah pembenahan tersebut dapat mempercepat pemerataan layanan MBG di seluruh Indonesia, sekaligus mendukung upaya penurunan angka stunting dan peningkatan kualitas gizi masyarakat.

BACA JUGA: Pusat Pelayanan Terpadu BGN Resmi Dibuka, Aduan Program MBG Direspon Lebih Cepat