Saibumi.com(SMSI), Bandar Lampung – Bangunan bekas SMP-SMA PGRI 4 di Jalan Kelinci, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, kini telah berubah menjadi dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) atas nama Yayasan Dhanapati Agung Wijaya Kedaton #014.

Namun, meski pembangunannya telah rampung sekitar empat bulan lalu, dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) itu hingga kini belum juga beroperasi akibat kebijakan moratorium dari Badan Gizi Nasional (BGN).

BACA JUGA: Bandar Lampung Gandeng Kabupaten Solok Perkuat Ketahanan Pangan, Stabilkan Harga Bahan Pokok

Pantauan Saibumi.com pada Kamis (30/7/2026), bangunan tersebut tampak siap digunakan. Berbagai fasilitas penunjang, termasuk peralatan dapur dan sumur bor, disebut telah tersedia. Namun hingga kini belum terlihat aktivitas penyiapan makanan untuk mendukung program MBG.

Salah seorang warga, Sutrisno, mengatakan bangunan tersebut disewa untuk dijadikan dapur MBG setelah sekolah tidak lagi beroperasi.

"Dulu itu bekas bangunan SMP-SMA PGRI 4, terus disewa orang buat dapur MBG. Tapi enggak tahu kenapa sampai sekarang belum beroperasi," ujar Sutrisno, saat diwawancarai Kamis (30/7/2026).

Menurut dia, banyak warga sekitar yang telah mendaftarkan diri untuk bekerja di dapur tersebut sejak proses pembangunan selesai.

"Orang sini sudah banyak yang daftar buat kerja di sana. Sudah pada nunggu, bingung juga enggak buka-buka kenapa," lanjutnya.

Saat ditanya apakah dirinya ikut mendaftar, Sutrisno mengaku tidak karena merasa usianya sudah tidak muda lagi.

"Enggak, yang kerja dipilih yang masih muda-muda. Saya mah sudah tua," ucapnya.

Hal senada disampaikan Wardi, warga lainnya. Ia menyebut dapur MBG itu telah selesai dibangun sekitar tiga hingga empat bulan lalu.

"Kayaknya sudah lengkap alat-alatnya, sumur bor juga sudah ada," katanya.

Menurut Wardi, warga sempat menyambut antusias kehadiran dapur MBG karena diyakini dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

"Iya, banyak orang sini yang daftar mau kerja. Tapi enggak tahu juga kenapa belum buka. Sayang banget," tuturnya.

Meski belum beroperasi, Wardi mengaku masih melihat adanya aktivitas di sekitar bangunan pada malam hari.

"Kalau malam ramai kok, di dalam ada yang jaga. Tapi saya enggak begitu kenal. Masuknya lewat pintu belakang," katanya.

Sementara itu, Kasubbag Tata Usaha KPPG Lampung-Bengkulu, Fitra Alfarisi, membenarkan bahwa dapur SPPG Kedaton belum dapat beroperasi. Menurutnya, dapur tersebut termasuk yang terdampak kebijakan moratorium dari Badan Gizi Nasional.

"Iya, ini kan dapur yang lagi pembangunan, belum operasional. Ada kejadian di BGN, terus Bu Nani S Deyang menyampaikan moratorium semua. Jadi, ada ratusan dapur di Lampung juga yang belum operasional," kata Fitra.

Ia menjelaskan, kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Bandar Lampung, melainkan juga dialami ratusan dapur MBG di berbagai daerah di Provinsi Lampung yang hingga kini masih menunggu kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat.

"Ada banyak di Lampung yang begitu, ratusan," ujarnya.

Fitra belum dapat merinci jumlah pasti maupun daftar dapur MBG yang masuk dalam kebijakan moratorium tersebut. Moratorium merupakan penghentian atau penundaan sementara terhadap suatu kebijakan atau kegiatan dalam jangka waktu tertentu.

Dalam program MBG, kebijakan ini membuat dapur-dapur SPPG yang telah selesai dibangun belum diperbolehkan beroperasi, hingga adanya hasil evaluasi atau keputusan lebih lanjut dari Badan Gizi Nasional. 

BACA JUGA: Bandar Lampung Gandeng Kabupaten Solok Perkuat Ketahanan Pangan, Stabilkan Harga Bahan Pokok