Saibumi.com(SMSI), Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara pendaftaran dan pembangunan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sebagai bagian dari langkah evaluasi dan penataan program secara nasional.

Kebijakan moratorium tersebut dilakukan seiring rencana pembatasan jumlah dapur MBG maksimal enam unit di setiap kecamatan, guna meningkatkan efektivitas layanan serta efisiensi penggunaan anggaran.

BACA JUGA: Geliat Bayang-Bayang Sang Mantan

Kepala BGN, Nanik S Deyang, mengatakan saat ini jumlah dapur MBG yang telah beroperasi maupun yang sedang dalam proses pembangunan dinilai sudah cukup banyak, terutama di wilayah perkotaan dan kawasan aglomerasi.

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan dapur yang sudah ada sebelum membuka kembali peluang pembangunan dapur baru.

"Saat ini sudah ada sekitar 27.000 lebih dapur yang beroperasional. Kami akan membereskan ini terlebih dahulu. Misalnya di satu kecamatan ini cukup enam saja. Jadi moratorium," ujar Nanik dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).

Ia menjelaskan, moratorium dilakukan agar BGN dapat menghitung kembali kebutuhan ideal dapur MBG di setiap wilayah berdasarkan jumlah penerima manfaat dan efektivitas distribusi layanan gizi.

Hasil evaluasi tersebut nantinya akan menjadi dasar pemerintah untuk menentukan apakah pembangunan dan pendaftaran dapur baru perlu dibuka kembali atau tidak.

"Nanti kalau setelah kami lihat ternyata masih kurang, baru pendaftarannya dibuka lagi. Jadi kami bereskan dahulu," tambahnya.

Selain aspek efisiensi, BGN juga menyoroti masih adanya ketimpangan distribusi layanan program MBG. Saat ini, sebagian besar dapur MBG terkonsentrasi di kawasan perkotaan dan daerah aglomerasi yang memiliki akses infrastruktur lebih memadai.

Sementara itu, sejumlah wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dinilai belum memperoleh layanan program secara optimal.

"Jujur, sekarang yang menumpuk ada di aglomerasi. Yang 3T belum tersentuh," ungkap Nanik.

Ia menambahkan, Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar pelaksanaan program MBG lebih difokuskan pada pemerataan layanan, khususnya di wilayah 3T yang selama ini masih menghadapi berbagai keterbatasan akses.

Menurutnya, pemerataan tersebut penting agar manfaat program makan bergizi gratis dapat dirasakan seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Kebijakan moratorium ini juga menjadi bagian dari agenda konsolidasi pimpinan baru BGN yang belum lama ini ditunjuk pemerintah. 

Dalam rapat koordinasi perdana, efisiensi anggaran dan optimalisasi program ditetapkan sebagai prioritas utama.

BGN berencana melakukan sejumlah langkah strategis, mulai dari penataan kembali sasaran penerima manfaat, penghentian sementara pembangunan dapur baru, pembenahan dapur yang telah beroperasi, hingga penyusunan skema khusus pelaksanaan MBG di wilayah 3T.

Selain itu, pemerintah juga tengah mengkaji model pelaksanaan program di daerah terpencil agar tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

BACA JUGA: Geliat Bayang-Bayang Sang Mantan