Saibumi.com (SMSI), Jakarta — Jumlah pekerja formal di Indonesia terus mengalami peningkatan dalam satu tahun terakhir. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Agustus 2025 proporsi penduduk yang bekerja di sektor formal mencapai 42,20%, meningkat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 40,89%.

Deputi Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh Edy Mahmud, mengatakan peningkatan tersebut terutama dipicu oleh bertambahnya jumlah buruh, karyawan, atau pegawai sekitar 2,72 juta orangselama setahun terakhir.

“Proporsi pekerja formal per Agustus 2025 naik menjadi sekitar 42,20% dari total penduduk yang bekerja,” ujar Edy dalam konferensi pers, Rabu (5/11/2025), dikutip dari Beritasatu

Meski demikian, sektor informal masih mendominasi lapangan kerja nasional. Dari total 146,54 juta orang yang bekerja, sekitar 57,80% masih berada di sektor informal. Sementara itu, 38,74% berstatus buruh atau pegawai, 21,40% bekerja sendiri, 13,86% berusaha dengan bantuan buruh tidak tetap, dan 12,96% merupakan pekerja keluarga atau tidak dibayar.

Pemerintah terus berupaya meningkatkan penyerapan tenaga kerja formal agar semakin banyak masyarakat memiliki pekerjaan yang layak dan berkelanjutan. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat struktur ekonomi nasional serta mengurangi ketimpangan produktivitas antara sektor formal dan informal.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai bahwa pertumbuhan ekonomi minimal 6% dibutuhkan untuk memperluas lapangan kerja di sektor formal.

“Kita berbicara tentang tenaga kerja yang masa depannya lebih terjamin, yakni di sektor formal,” ujar Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom di Menara Bank Mega, Selasa (28/10/2025).

Ia menambahkan, sejak krisis ekonomi 1998, Indonesia belum mampu menembus pertumbuhan ekonomi di atas 6,5%, sehingga penyerapan tenaga kerja masih belum optimal dan banyak masyarakat yang bekerja di sektor informal.

Purbaya menegaskan, percepatan pertumbuhan ekonomi menjadi kunci agar lebih banyak masyarakat terserap di sektor formal. Menurutnya, hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. (GA)

BACA JUGA: Menhan Sjafrie Tinjau Penertiban Tambang Ilegal di Morowali