Saibumi.com(SMSI), Bandar Lampung- Peringatan Hari Anti Perdagangan Manusia Sedunia dimanfaatkan sebagai momentum untuk mengajak generasi muda berperan aktif dalam mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), khususnya yang kini marak memanfaatkan media digital sebagai sarana perekrutan korban.

Ajakan tersebut mengemuka dalam diskusi terpumpun bertema "Orang Muda Bergerak Bersama Mencegah Perdagangan Orang di Era Digital" yang digelar Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau (KKPPMP) Keuskupan Tanjungkarang, Jaringan Talitha Kum Tanjungkarang, bekerja sama dengan Perkumpulan Damar di Pendopo Asilo Hermelink, Kamis (30/7/2026).

BACA JUGA: Karantina Lampung Gagalkan Peredaran 75.992 Bibit Sawit Ilegal, Selamatkan Potensi Kerugian Rp42 Miliar

Kegiatan tersebut bertujuan membangun kesadaran kritis, kepedulian, serta mendorong aksi kolaboratif kaum muda dalam mencegah praktik perdagangan orang yang terus berkembang, terutama melalui media digital.

Ketua KKPPMP Keuskupan Tanjungkarang sekaligus moderator diskusi, Yuli Nugrahani, mengatakan peringatan Hari Anti Perdagangan Manusia Sedunia yang diperingati setiap 30 Juli, merupakan inisiatif Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak 2013 untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kejahatan perdagangan manusia yang masih terjadi di berbagai negara.

"Diskusi kali ini menjadi bagian dari gerakan stop TPPO untuk membangun kesadaran dan mengajak semua pihak mengambil langkah konkret dalam menghentikan perdagangan orang," ujar Yuli, dalam keterangannya Jumat (31/7/2026).

Sementara, Direktur Eksekutif Perkumpulan Damar Lampung, Afrintina, SH, MH, mengungkapkan bahwa anak muda menjadi salah satu kelompok paling rentan menjadi korban perdagangan orang.

Menurutnya, banyak kasus TPPO belakangan ini menyasar kalangan muda melalui berbagai modus berbasis digital, mulai dari tawaran pekerjaan hingga relasi pertemanan di media sosial.

"Orang muda memiliki kecenderungan ingin meraih kesuksesan secara instan dan mudah percaya pada tawaran yang terlihat menjanjikan. Kurangnya kewaspadaan menjadi celah bagi pelaku TPPO. Ditambah lagi persoalan asmara yang sering dimanfaatkan untuk menjerat korban," tuturnya.

Afrintina menjelaskan, kelompok yang paling rentan menjadi korban umumnya berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah serta memiliki literasi digital yang masih rendah. 

Selain itu, rasa malu setelah menjadi korban juga kerap membuat mereka enggan melapor atau mencari pertolongan.

Ia mengingatkan masyarakat, khususnya generasi muda, agar lebih waspada terhadap berbagai modus perekrutan kerja yang mencurigakan.

"Perlu diwaspadai jika ada tawaran pekerjaan tanpa proses seleksi, meminta KTP atau paspor untuk disimpan, tidak memiliki alamat kantor yang jelas, menjanjikan gaji tinggi, meminta merahasiakan pekerjaan, hingga identitas perekrut yang tidak jelas. Tawaran seperti itu patut dicurigai," tegasnya.

Sementara itu, Youth Ambassador Talitha Kum sekaligus penggiat KKPPMP Keuskupan Tanjungkarang, Gisela Novena Vivi, mengatakan tren bekerja ke luar negeri di kalangan anak muda kini tidak hanya didorong faktor ekonomi, tetapi juga keinginan untuk berwisata atau mencari pengalaman baru.

Namun, menurutnya, rendahnya literasi digital membuat generasi muda semakin berisiko menjadi sasaran pelaku perdagangan orang melalui media sosial.

"Bekerja di luar negeri tidak hanya untuk mencari uang, tetapi juga karena ingin jalan-jalan. Jika tidak dibekali literasi digital yang baik, risiko menjadi korban semakin besar," katanya.

Gisela juga mengingatkan pentingnya memahami seluruh isi kontrak kerja sebelum menandatanganinya serta memastikan seluruh dokumen pribadi, seperti KTP, paspor, dan visa, tetap berada dalam penguasaan pemiliknya.

"Kami berharap teman-teman muda ikut terlibat aktif dalam gerakan anti perdagangan manusia. Minimal menjaga diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Tanpa disadari, orang terdekat kita bisa menjadi korban maupun pelaku. Mari berkolaborasi bersama menghentikan perdagangan manusia," ajaknya.

Dalam sesi diskusi, peserta juga membahas pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi dan kampanye positif untuk melawan berbagai modus penipuan maupun perekrutan yang mengarah pada perdagangan orang. 

Kolaborasi lintas komunitas dan meningkatnya literasi digital dinilai menjadi kunci dalam memperkuat upaya pencegahan TPPO, khususnya di kalangan generasi muda.

BACA JUGA: Karantina Lampung Gagalkan Peredaran 75.992 Bibit Sawit Ilegal, Selamatkan Potensi Kerugian Rp42 Miliar