Saibumi.com(SMSI), Jakarta – Pemerintah memastikan program bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng rakyat Minyakita untuk 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM), tetap berjalan sesuai rencana meskipun saat ini tengah dilakukan kajian terkait penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita.

Kepastian tersebut disampaikan menyusul ketersediaan stok Minyakita yang telah hampir sepenuhnya terpenuhi untuk mendukung pelaksanaan program bantuan pangan nasional hingga akhir Juni 2026.

BACA JUGA: Aset Mewah hingga Uang Asing Disita, KPK Dalami Aliran Dana Silmy Karim

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas), hingga 5 Juni 2026 realisasi penyaluran bantuan pangan telah mencapai 55,37 persen, atau telah diterima sekitar 18,4 juta keluarga penerima manfaat di berbagai daerah.

Secara keseluruhan, program tersebut membutuhkan 664.900 ton beras dan 132.900 kiloliter Minyakita. Dengan capaian saat ini, pemerintah masih akan menyalurkan sekitar 296.700 ton beras dan 59.300 kiloliter Minyakita hingga akhir bulan ini.

Ketersediaan stok dinilai sangat mencukupi. Perum Bulog saat ini menguasai cadangan beras pemerintah sekitar 5,3 juta ton. Sementara untuk kebutuhan Minyakita, realisasi pengadaan telah mencapai hampir 99 persen.

Dari total kebutuhan 132.900 kiloliter, sebanyak 131.400 kiloliter Minyakita telah tersedia. Hanya wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat yang masih menyelesaikan proses akhir pengadaan.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, mengatakan setelah kebutuhan bantuan pangan terpenuhi, stok Minyakita yang dikelola Bulog akan diarahkan untuk memperkuat pasokan di pasar rakyat.

"Dengan hampir rampungnya penyaluran bantuan pangan, stok Minyakita pemerintah yang dikelola Bulog selanjutnya bakal disalurkan seluruhnya ke pasar-pasar rakyat," ujar Ketut di Jakarta, dilansir beritasatu.com Sabtu (6/6/2026).

Menurutnya, percepatan distribusi bantuan pangan dapat menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas harga komoditas strategis, khususnya beras dan minyak goreng.

"Kami telah meminta Bulog untuk segera mengeksekusi bantuan pangan sampai Juni. Kalau bisa dikeluarkan, tentu dapat mengendalikan posisi harga, menstabilkan harga beras sekaligus menstabilkan harga minyak goreng," tambahnya.

Ketut menjelaskan, volume Minyakita yang disalurkan melalui program bantuan pangan mencapai sekitar 132.900 kiloliter. Jumlah tersebut dinilai cukup besar untuk memberikan dampak terhadap harga di pasar apabila distribusi dilakukan secara maksimal dan tepat waktu.

"Jika bisa serentak disalurkan sampai Juni, maka secara langsung maupun tidak langsung akan membantu mengendalikan harga Minyakita di masyarakat," jelasnya.

Untuk mendukung program tersebut, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp14,074 triliun melalui Bapanas. 

Anggaran itu menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Di sisi lain, rencana penyesuaian HET Minyakita masih dalam tahap pembahasan. Pemerintah mempertimbangkan sejumlah faktor, mulai dari harga keekonomian minyak goreng hingga perkembangan harga crude palm oil (CPO) di pasar global sebelum mengambil keputusan final.

Sementara itu, Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan kebutuhan beras dan minyak goreng nasional, termasuk untuk program bantuan pangan, masih dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri.

Menurutnya, pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan produktivitas dan penguatan nilai ekonomi hasil pertanian.

"Kita ingin petani semakin sejahtera. Jadi, fokus pemerintah tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memastikan hasil produksi memiliki nilai ekonomi yang baik. Ketika produktivitas naik dan harga petani membaik, maka kesejahteraan petani akan meningkat," katanya.

Amran menambahkan, petani memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Karena itu, pemerintah terus mendorong efisiensi biaya produksi agar usaha tani semakin menguntungkan.

Sebagai indikator positif, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) pada Mei 2026 mencapai 127,73, tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Sementara NTP tanpa subsektor perikanan tercatat sebesar 128,49 atau melampaui rekor sebelumnya yang berada pada level 126,11 pada Desember 2025.

BACA JUGA: Aset Mewah hingga Uang Asing Disita, KPK Dalami Aliran Dana Silmy Karim