Saibumi.com(SMSI), Jakarta – Pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai menjadi momentum penting untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansyah, menilai berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan program MBG harus menjadi bahan evaluasi bagi jajaran pimpinan baru BGN.

BACA JUGA: Dari Susu 2 Liter hingga MBG di Arab Saudi, Ini Jejak Kontroversi Dadan Hindayana

Menurut Trubus, selain persoalan komunikasi publik, tata kelola program yang berjalan sejak 2025 juga masih menyisakan sejumlah kelemahan yang perlu segera diperbaiki.

“Tidak hanya masalah komunikasi, tata kelola juga buruk,” ujar Trubus saat dihubungi, dilansir dari Beritasatu.com Rabu (3/6/2026).

Ia menyoroti banyaknya laporan dugaan keracunan makanan yang dikaitkan dengan pelaksanaan Program MBG di sejumlah daerah. Berdasarkan data yang dihimpunnya, jumlah pelajar yang terdampak kasus tersebut sejak program berjalan hingga awal 2026 mencapai 33.626 orang.

Menurutnya, angka tersebut menjadi indikator bahwa sistem pengelolaan dan pengawasan program masih membutuhkan perbaikan yang signifikan.

Selain persoalan keamanan pangan, Trubus juga menyoroti adanya penolakan terhadap Program MBG dari sebagian penerima manfaat di beberapa wilayah.

“Terus banyak sekali yang ditolak oleh penerima,” tambahnya.

Karena itu, ia berharap kepemimpinan baru BGN dapat melakukan berbagai langkah pembenahan agar program strategis nasional tersebut berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan diterima masyarakat.

Trubus menilai kelompok anak sekolah harus menjadi prioritas utama penerima manfaat program MBG. Menurutnya, fokus program sebaiknya diarahkan pada upaya peningkatan kualitas gizi generasi muda yang menjadi investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Ia juga menekankan pentingnya evaluasi berkala untuk mengukur efektivitas program yang menghabiskan anggaran besar tersebut.

“Program itu kan harus berkelanjutan. Nah sekarang dampaknya apa? Dampak dari MBG ini kan bersifat jangka panjang, tetapi sampai hari ini saja belum ada evaluasi MBG apakah anak-anaknya tampak lebih sehat, lebih baik gizinya, atau mengalami peningkatan kualitas belajar,” tegasnya.

Menurut Trubus, evaluasi yang terukur sangat diperlukan untuk memastikan manfaat program benar-benar dirasakan oleh penerima dan sejalan dengan tujuan awal pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia.

Selain pembenahan tata kelola dan evaluasi program, Trubus juga mendorong pemerintah untuk memperkuat landasan hukum Program MBG melalui regulasi yang lebih kuat.

“Kenapa? Karena jumlah anggarannya sangat besar, program itu kan harus berkelanjutan,” katanya.

Trubus berharap kepemimpinan baru BGN dapat menjadikan pembenahan tata kelola, peningkatan pengawasan, evaluasi dampak program, serta penguatan regulasi sebagai prioritas utama.

BACA JUGA: Dari Susu 2 Liter hingga MBG di Arab Saudi, Ini Jejak Kontroversi Dadan Hindayana