Saibumi.com(SMSI), Jakarta– Pencopotan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Presiden Prabowo Subianto tak hanya mengejutkan publik, tetapi juga kembali membuka sorotan terhadap sejumlah kontroversi yang mengiringi kepemimpinannya selama mengawal Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sebelum diberhentikan dari jabatannya, Dadan beberapa kali menjadi perhatian masyarakat akibat pernyataan maupun kebijakan yang menuai kritik. 

BACA JUGA: Prabowo Rombak Pimpinan BGN, Dadan Hindayana Resmi Dicopot

Mulai dari anjuran konsumsi susu dua liter per hari, pengawasan program MBG, penggunaan anggaran lembaga, hingga wacana perluasan program ke luar negeri.

Salah satu pernyataan yang paling banyak menuai reaksi publik adalah ketika Dadan menganjurkan konsumsi susu hingga dua liter per hari.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan di Pondok Pesantren Syaichona Muhammad Cholil, Bangkalan, Jawa Timur, pada 26 Mei 2025.

Saat itu, Dadan mengaku kedua anaknya mengalami pertumbuhan tinggi badan yang signifikan karena rutin mengonsumsi susu dalam jumlah besar setiap hari.

Namun, pernyataan tersebut dinilai sebagian kalangan kurang mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Banyak warganet menilai tidak semua keluarga memiliki kemampuan finansial untuk membeli susu dalam jumlah tersebut secara rutin.

Selain pernyataan terkait konsumsi susu, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis juga beberapa kali menjadi sorotan.

Munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan makanan di berbagai daerah memicu pertanyaan publik mengenai standar keamanan pangan dan pengawasan kualitas makanan yang disalurkan kepada para siswa penerima manfaat.

Dadan sebelumnya menyatakan bahwa BGN bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengawasi pelaksanaan program tersebut.

Namun, pernyataan itu kemudian menjadi perhatian setelah Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI menjelaskan bahwa BPOM tidak terlibat langsung dalam pengawasan standar kelayakan dapur maupun makanan yang disiapkan. Menurutnya, BPOM baru turun tangan ketika terjadi kasus keracunan makanan.

Perbedaan penjelasan tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai mekanisme pengawasan Program MBG yang saat itu tengah dijalankan secara nasional.

Kritik juga mengarah pada sejumlah pengadaan barang dan penggunaan anggaran di lingkungan BGN. Salah satunya terkait pengadaan sepeda motor trail listrik yang diduga menggunakan tipe Emmo JVX GT dengan harga berkisar Rp42 juta hingga Rp56,8 juta per unit.

Pengadaan tersebut menjadi bahan perdebatan di media sosial karena dianggap kurang relevan dengan kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi berbagai tantangan.

Tak hanya itu, BGN juga mendapat sorotan terkait anggaran langganan layanan konferensi daring (Zoom) senilai Rp5,7 miliar untuk periode April hingga Desember 2026. Besarnya nilai anggaran tersebut memicu berbagai tanggapan publik. 

Menanggapi hal itu, Dadan menjelaskan bahwa anggaran tersebut bukan untuk kebutuhan rapat virtual biasa, melainkan sistem enterprise terpusat yang dikelola Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) BGN.

Menurutnya, sistem tersebut digunakan untuk mendukung sekitar 5.000 pengguna aktif dan mampu menampung hingga 50.000 peserta dalam berbagai kegiatan secara bersamaan.

Kemudian, kontroversi lain muncul saat Program Makan Bergizi Gratis tetap dijalankan selama Ramadan 2025. Kala itu, Dadan menjelaskan bahwa makanan yang dibagikan kepada siswa dapat dibawa pulang untuk dikonsumsi saat berbuka puasa. Menu yang disiapkan antara lain susu, telur rebus, kurma, buah-buahan, serta makanan tahan lama lainnya.

Namun, sejumlah unggahan di media sosial memperlihatkan menu yang diterima siswa berupa roti, sereal instan, dua butir kurma, dan telur rebus.

Kondisi tersebut memunculkan kritik dari sebagian masyarakat yang menilai menu yang diberikan belum sesuai dengan ekspektasi program makan bergizi yang selama ini digaungkan pemerintah.

Menjelang akhir masa jabatannya, Dadan kembali menjadi perhatian publik setelah mengungkapkan rencana perluasan Program Makan Bergizi Gratis ke Arab Saudi, khususnya untuk sekolah Indonesia di Jeddah.

Menurut Dadan, gagasan tersebut mendapat sambutan positif dari pihak sekolah dan masyarakat Indonesia yang berada di wilayah tersebut.

Ia juga mengungkapkan bahwa biaya penyediaan makanan di Arab Saudi jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia, yakni sekitar 15 hingga 20 riyal per porsi atau setara Rp70.000 hingga Rp94.000, sedangkan di Indonesia rata-rata sebesar Rp15.000 per porsi.

Meski demikian, Dadan menegaskan bahwa rencana tersebut masih akan dilaporkan terlebih dahulu kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum diambil keputusan lebih lanjut.

Berbagai pernyataan dan kebijakan yang memicu perdebatan publik tersebut menjadi bagian dari perjalanan Dadan Hindayana selama memimpin Badan Gizi Nasional. 

BACA JUGA: Prabowo Rombak Pimpinan BGN, Dadan Hindayana Resmi Dicopot