Saibumi.com(SMSI), Palembang — Ketua DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) Andie Dinialdie memberikan klarifikasi terkait polemik rencana pengadaan meja biliar senilai Rp486,9 juta dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumsel tahun 2026. Ia memastikan rencana pengadaan tersebut telah dibatalkan.

Pembatalan itu juga dikonfirmasi oleh pihak Sekretariat DPRD Sumsel. Selain meja biliar, sejumlah rencana pengadaan lain yang sempat tercantum dalam anggaran juga dipastikan tidak dilanjutkan.

BACA JUGA: KPK Kejar Pejabat Rejang Lebong hingga Gang Sempit, Rp310 Juta Disita

Sumber di lingkungan Sekretariat DPRD Sumsel menyebutkan, keputusan pembatalan dilakukan setelah rencana pengadaan tersebut menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

“Pastinya sudah dibatalkan, termasuk untuk sejumlah pengadaan lainnya,” ujar sumber di Sekretariat DPRD Sumsel yang meminta namanya tidak disebutkan, dilansir dari Tribuncirebon.com.

Selain meja biliar, pengadaan alat gym untuk rumah dinas Wakil Ketua III DPRD Sumsel, Ilyas Panji Alam, dengan nilai anggaran sekitar Rp395 juta juga turut dibatalkan.

Sebelumnya, berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) per 7 Maret 2026, pengadaan meja biliar tersebut direncanakan untuk rumah dinas pimpinan DPRD Sumsel. 

Rinciannya, sebesar Rp151 juta untuk Ketua DPRD Sumsel dan Rp335,9 juta untuk Wakil Ketua III DPRD Sumsel, sehingga total anggaran mencapai Rp486,9 juta.

Menanggapi polemik yang berkembang, Andie Dinialdie mengapresiasi masukan dari masyarakat maupun media terkait rencana pengadaan tersebut.

“Saya sudah menghubungi Sekretaris Dewan untuk mengklarifikasi terkait pengadaan barang itu. Namun perlu diketahui, semuanya masih dalam tahap perencanaan dan belum ada pembelian,” jelas Andie.

Andie yang juga menjabat sebagai Ketua Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Sumsel menjelaskan, meja biliar tersebut awalnya direncanakan sebagai sarana alternatif bagi atlet biliar Sumsel untuk berlatih.

Meski demikian, ia menegaskan pihaknya memahami kekhawatiran masyarakat terkait penggunaan anggaran daerah.

“Jika dinilai tidak mendesak atau tidak memberikan manfaat signifikan, maka pengadaan tersebut dapat ditinjau ulang bahkan dibatalkan,” tegasnya.

BACA JUGA: KPK Kejar Pejabat Rejang Lebong hingga Gang Sempit, Rp310 Juta Disita