Saibumi.com (SMSI), Bandar Lampung  – Solidaritas Perempuan Sebay Lampung (SP) menyatakan sikap tegas menolak rencana pemerintah yang akan menetapkan Presiden ke-2 RI, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional. Penolakan itu didasarkan pada rekam jejak kepemimpinan Soeharto yang dinilai sarat pelanggaran hak asasi manusia dan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat.

“Kalau kita bicara soal Soeharto, kita harus melihat sepak terjangnya selama menjadi presiden. Ia adalah simbol dari sistem yang sangat militeristik. Meskipun awalnya menjabat sebagai Panglima ABRI hanya lima tahun, tapi hingga masa kepresidenannya, ia tetap melegitimasi kekuasaan militer dalam kebijakan negara,” ujar Tami Kordinator Program Solidaritas Perempuan saat diwawancarai Selasa (4/11/2025).

SP menilai kebijakan Dwi Fungsi ABRI yang lahir di masa Orde Baru menjadi akar dari meluasnya peran militer dalam ranah sosial-politik, sehingga mengekang kebebasan sipil. “Turunan dari Dwi Fungsi ABRI itu membatasi hak-hak sipol dan sipil masyarakat. Kita ingat bagaimana media seperti Tempo dibredel, gerakan perempuan seperti Gerwani dibungkam,” lanjutnya.

Solidaritas Perempuan juga menyoroti kasus-kasus pelanggaran HAM di masa pemerintahan Soeharto, termasuk kriminalisasi terhadap buruh perempuan Marsinah. “Marsinah adalah korban dari kerasnya rezim Soeharto. Tapi sekarang pelakunya justru mau dijadikan pahlawan. Itu kontradiktif, seperti melegitimasi kejahatannya,” tegasnya.

Menurut SP, sebelum memberikan gelar pahlawan kepada tokoh-tokoh kontroversial, pemerintah seharusnya lebih dulu menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan. “Korban dan keluarga masih menunggu keadilan. Aksi Kamisan sudah berjalan puluhan tahun, tapi negara belum hadir,” kata mereka.

SP juga mengingatkan bahwa langkah pemerintah ini bisa menjadi ancaman bagi gerakan sosial dan kemanusiaan hari ini. “Kalau Soeharto sampai diakui sebagai pahlawan, itu memberi legitimasi bagi kekuasaan yang menindas. Padahal sekarang pun aktivis masih sering dikriminalisasi,” ujar Tami.

Sebagai penutup, Solidaritas Perempuan menyerukan agar seluruh gerakan masyarakat sipil—baik pegiat HAM, lingkungan, hukum, maupun sosial—bersatu menolak upaya legitimasi terhadap Soeharto. “Penolakan ini bukan hanya untuk perempuan, tapi untuk keadilan dan demokrasi di Indonesia,” tandasnya. (GA)

BACA JUGA: Lampung Panen Dua Emas dari Arena Atletik POPNas XVII lewat Galuh dan Novi