Saibumi.com (SMSI), Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti masih lemahnya kemampuan sejumlah pemerintah daerah dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang menyebabkan banyak dana mengendap di rekening perbankan tanpa termanfaatkan secara optimal.

Purbaya menyebut, masih ada daerah yang belum mampu menjalankan pengelolaan keuangan secara efektif, sehingga realisasi belanja dan program pembangunan sering terlambat. Kondisi tersebut, menurutnya, turut memperlambat perputaran ekonomi yang seharusnya bisa mendorong pertumbuhan di daerah.

“Kalau kita lihat dari berbagai pemberitaan beberapa minggu terakhir, masih ada daerah-daerah yang belum mampu mengelola anggarannya dengan baik,” kata Purbaya dalam pidato upacara Hari Oeang ke-79 yang disiarkan melalui kanal YouTube Kementerian Keuangan, dikutip Sabtu (1/11/2025).

Untuk mengatasi hal ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana mengambil langkah proaktif melalui pendampingan dan pelatihan bagi pemerintah daerah agar pelaksanaan belanja lebih efektif, tepat waktu, dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian lokal.

“Ke depan, Kementerian Keuangan akan lebih proaktif. Kami akan membantu mengajarkan bagaimana mengelola dan membelanjakan anggaran daerah dengan benar,” ujarnya.

Ia menegaskan, pemerintah pusat melalui Kemenkeu akan terus memperkuat kapasitas pengelolaan keuangan daerah, termasuk memperbaiki tata kelola dan disiplin dalam pelaksanaan belanja publik. Purbaya juga menugaskan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan untuk berperan aktif dalam mendampingi daerah sejak tahap perencanaan hingga eksekusi anggaran.

Selain itu, ia menekankan pentingnya ketepatan waktu dan sasaran dalam penggunaan anggaran negara. Purbaya meminta seluruh jajaran Kemenkeu menjaga kredibilitas data serta mengedepankan prinsip akurasi dalam setiap kebijakan fiskal.

“Saya minta seluruh jajaran untuk selalu melakukan pengecekan berlapis. Pastikan uang negara dibelanjakan tepat waktu, tepat sasaran, dan benar-benar memberi manfaat bagi kesejahteraan rakyat,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Purbaya juga menyinggung arahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8 persen sebagai landasan menuju Indonesia Maju. Menurutnya, target tersebut dapat dicapai apabila seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah bekerja secara terkoordinasi dan memastikan anggaran terserap secara produktif.

“Kita tidak hanya berbicara soal pembagian dana APBN, tetapi memastikan setiap anggaran benar-benar mampu mendorong perekonomian,” ujarnya.

Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi yang diharapkan bukan hanya sekadar angka tinggi dalam laporan, tetapi pertumbuhan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Karena itu, Purbaya mengingatkan seluruh jajaran Kemenkeu untuk menjaga kepercayaan publik dan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah agar setiap rupiah yang dikelola memberikan manfaat nyata.

“Pertumbuhan yang kita kejar bukan hanya angka, tapi yang benar-benar dirasakan oleh rakyat,” tegasnya.

Menutup pidatonya, Purbaya mengajak seluruh pegawai Kemenkeu menjaga profesionalisme, integritas, dan semangat kolaborasi lintas lembaga. Ia menilai, di tengah tantangan ekonomi global, Kemenkeu harus menjadi jangkar stabilitas nasional yang mampu menjaga keuangan negara tetap sehat dan adaptif.

“Selama kita bersatu dalam semangat, jujur dalam niat, dan disiplin dalam bekerja, Kemenkeu akan tetap menjadi jangkar stabilitas bangsa,” pungkasnya. (GA)

BACA JUGA: BNPT Ajak Pelajar Jadi Duta Perdamaian dan Tolak Paham Radikalisme