Saibumi.com (SMSI), Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan adanya sejumlah pihak yang tidak mendukung pengembangan program energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia.

Bahlil menjelaskan, pemerintah saat ini tengah memperkuat program pemanfaatan energi hijau, seperti campuran solar dengan 50% biodiesel dari minyak sawit (B50) dan campuran bensin dengan etanol sebesar 10% (E10). Langkah tersebut merupakan upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).

Ia memaparkan, konsumsi solar nasional mencapai sekitar 34 juta ton per tahun. Untuk menekan impor, pemerintah telah menjalankan program pencampuran biodiesel mulai dari B10 hingga B40, dan kini impor solar berhasil ditekan hingga tersisa 4,9 juta barel per tahun.

“Pada 2025, kami akan dorong penggunaan solar B50, yakni campuran crude palm oil (CPO) ke etanol. Begitu juga dengan bensin, kami kembangkan E10 agar bisa memanfaatkan etanol hasil produksi dalam negeri,” kata Bahlil.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah strategis menjaga kedaulatan energi sekaligus memperkuat ekonomi nasional. Namun, ia mengakui bahwa ada pihak-pihak yang menolak kebijakan itu karena selama ini diuntungkan dari aktivitas impor energi.

“Pasti ada yang tidak suka dengan kebijakan ini. Tapi demi kedaulatan bangsa, sejengkal pun saya tidak akan mundur,” tegas Bahlil.

Ia menilai, kelompok yang menolak merupakan pihak yang selama ini memperoleh keuntungan dari impor minyak. Karena itu, Bahlil menekankan pentingnya peran generasi muda dalam memperkuat ketahanan energi nasional dan mendukung transisi menuju energi bersih.

“Pemuda harus memahami isu energi sekaligus mampu berinovasi untuk mendorong efisiensi sumber daya. Masa depan bangsa ada di tangan pemuda, tapi pemuda yang mau berproses dan mempersiapkan diri,” ujarnya.

Bahlil juga menambahkan, pemerintah terus berupaya mengurangi ketergantungan terhadap energi impor dengan mengembangkan bahan bakar berbasis sumber daya domestik seperti CPO dan etanol. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat kemandirian energi nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis keberlanjutan, dikutip dari Beritasatu (GA)

BACA JUGA: Pemerintah Didesak Tindak Tegas Importir Baju Bekas Ilegal