Saibumi.com (SMSI), Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti kualitas pengerjaan sistem perpajakan Coretax yang dikembangkan oleh konsorsium LG CNS-Qualysoft. Ia menilai, kualitas kode pemrograman yang dihasilkan jauh dari standar profesional.

“Begitu tim saya melihat source code-nya, mereka bilang hasilnya seperti buatan programmer baru lulus SMA. Jadi sepertinya pihak yang mengerjakan bukan tenaga ahli terbaiknya,” ungkap Purbaya dalam diskusi bersama media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (24/10/2025), dikutip dari Beritasatu

Menurutnya, tim teknis internal menemukan sejumlah kelemahan pada sisi performa dan keamanan sistem tersebut. Meski demikian, Purbaya memastikan kondisi itu kini telah jauh membaik setelah dilakukan berbagai pembenahan.

BACA JUGA: DPR Desak Audit Besar-Besaran KPU Imbas Kasus Sewa Jet Pribadi

“Sekarang sistem keamanan Coretax sudah sangat baik. Dulu nilainya hanya 30 dari 100, sekarang sudah mencapai 95 ke atas, bisa dibilang sudah setara nilai A+,” ujarnya.

Ia menjelaskan, peningkatan pesat itu berkat kolaborasi dengan para ahli keamanan siber dalam negeri, termasuk beberapa hacker Indonesia berkelas dunia yang direkrut untuk memperkuat sistem.

“Jangan salah, hacker Indonesia itu diakui di dunia internasional. Saya undang beberapa yang peringkat global untuk bantu memperkuat sistem, hasilnya sangat memuaskan,” tambahnya.

Namun, proses pembenahan total sempat terkendala karena akses terhadap kode sumber masih dipegang oleh pihak pengembang dari Korea Selatan.

“Dalam sebulan tidak mungkin bisa melakukan perombakan total, karena aksesnya terbatas akibat kontrak. Tapi saya yakin begitu kodenya diserahkan ke kita, Januari atau Februari sudah bisa selesai,” terang Purbaya.

Ia juga menyoroti lemahnya pengendalian mutu (quality control) saat proyek Coretax dimulai empat tahun lalu.

“Sepertinya pengujian kualitas waktu itu tidak dilakukan secara maksimal. Harusnya diuji dulu sebelum digunakan,” katanya.

Ke depan, Purbaya menegaskan pemerintah akan mengurangi ketergantungan terhadap vendor asing dalam pengembangan dan pengelolaan sistem perpajakan.

“Ketergantungan seperti itu harus dihentikan, apalagi kalau hasilnya tidak memuaskan. Kita punya banyak talenta lokal yang mumpuni, dan mereka akan lebih diberdayakan,” tutupnya. (GA) 

BACA JUGA: DPR Desak Audit Besar-Besaran KPU Imbas Kasus Sewa Jet Pribadi