Saibumi.com (SMSI), Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, mendesak dilakukan audit menyeluruh terkait kasus penyewaan jet pribadi oleh Ketua, empat anggota, serta Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Mardani mengatakan, audit tersebut perlu melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Keuangan, dan Kementerian PAN-RB untuk meninjau sistem pengelolaan serta belanja operasional KPU.

“KPU tidak boleh hanya fokus pada urusan teknis penyelenggaraan pemilu, tetapi juga harus menjunjung prinsip tata kelola yang bersih dan transparan,” ujar Mardani di Jakarta, Jumat (24/10/2025), dikutip dari Beritasatu

Ia menekankan perlunya reformasi kelembagaan di tubuh KPU agar lembaga penyelenggara pemilu dapat kembali menjadi teladan dalam hal integritas publik.

Menurut Mardani, pengalokasian anggaran untuk penyewaan jet pribadi bukan hanya persoalan etika, tetapi juga berkaitan langsung dengan kepercayaan publik terhadap independensi dan integritas KPU.

“Saya prihatin dengan sanksi ini, apalagi dalam persidangan terbukti terjadi salah alokasi anggaran,” katanya.

Politikus PKS itu menilai penanganan kasus tersebut tidak cukup berhenti pada sanksi etik. Jika terdapat unsur pelanggaran administratif atau penyalahgunaan keuangan negara, Mardani meminta pemerintah dan aparat penegak hukum menindaklanjuti temuan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melalui proses hukum yang transparan.

“Kami akan memastikan pengawasan DPR terhadap KPU diperketat dalam pembahasan anggaran berikutnya. KPU harus kembali menjadi lembaga yang dihormati, bukan dipertanyakan integritasnya,” tegasnya.

Sebelumnya, DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU Afifuddin, empat anggota KPU yakni Idham Holik, Persada Harahap, August Mellaz, dan Yulianto Sudrajat, serta Sekjen KPU, terkait penyewaan jet pribadi tersebut. (GA)

BACA JUGA: Wamendagri Bima Arya: Dana Pemda di Bank Bukan Penimbunan, tapi Pengelolaan Kas Rutin