Saibumi.com (SMSI), Jakarta – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menggandeng sejumlah organisasi masyarakat sipil dan lembaga bantuan hukum untuk membahas arah reformasi Polri. Forum diskusi ini dihadiri berbagai lembaga, di antaranya Kontras, YLBHI, Imparsial, Amnesty International Indonesia, Koalisi Perempuan Indonesia, Wahid Foundation, IPW, HRWG, ICJR, Elsam, LBH Pers, dan Lab 45.

Anggota Kompolnas sekaligus Ketua Tim Analisis Reformasi Polri, Supardi Hamid, menyebut forum tersebut sebagai langkah memperluas partisipasi publik dalam pembaruan institusi kepolisian.

“Ini bagian dari upaya kami mendengar langsung masukan masyarakat agar reformasi Polri lebih responsif terhadap aspirasi publik,” ujar Supardi, Sabtu (4/10/2025), dikutip dari mediaindonesia.com

Dalam diskusi, para peserta menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang dinilai menghambat reformasi. Salah satunya desakan agar Polri dijauhkan dari politisasi dan intervensi kekuasaan.

“Selama Polri masih menjadi alat politik, sulit bicara soal penegakan hukum yang independen,” kata perwakilan lembaga HAM yang hadir.

Kritik Budaya Kekerasan

Isu lain yang mengemuka adalah masih kuatnya budaya kekerasan di tubuh Polri. Aktivis menilai praktik penyiksaan dan tindakan represif masih kerap terjadi, sehingga diperlukan perubahan paradigma aparat menjadi lebih humanis dan menghormati HAM.

Selain itu, peserta juga menyoroti lemahnya pengawasan internal dan eksternal. Mereka menilai peran Kompolnas perlu diperkuat agar tak hanya sebatas memberi rekomendasi, melainkan memiliki daya tekan terhadap kebijakan Polri.

“Tanpa pengawasan yang kuat, reformasi hanya berhenti di wacana. Kompolnas harus punya taji,” tegas perwakilan LBH Pers.

Seruan Pembebasan Aktivis

Sejumlah organisasi juga menyuarakan pembebasan aktivis yang masih ditahan dalam kasus yang dinilai bermotif politik. Mereka menegaskan, kebebasan berekspresi dan berpendapat adalah hak konstitusional yang harus dilindungi negara.

Menanggapi berbagai kritik, anggota Kompolnas Gufron menegaskan bahwa forum tersebut menjadi wadah penting untuk menyerap aspirasi masyarakat.

“Kami tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Kritik dari teman-teman NGO menjadi cermin untuk melihat kekurangan yang mungkin tidak terlihat dari dalam,” ujarnya.

Ia memastikan hasil forum diskusi itu akan ditindaklanjuti menjadi rekomendasi konkret dalam kebijakan reformasi Polri yang lebih akuntabel dan profesional.

“Kami ingin reformasi Polri menjadi agenda bersama, bukan sekadar tanggung jawab internal kepolisian,” tandas Gufron. (GA)

BACA JUGA: Di Tengah Kritik Publik, Pemerintah Kukuh Lanjutkan Program Makan Bergizi Gratis