Saibumi.com (SMSI), Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan dihentikan, meski gelombang kritik dan desakan untuk moratorium semakin menguat dari berbagai kalangan.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan keberlangsungan program tersebut mengikuti arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Selama belum ada instruksi baru dari kepala negara, distribusi makanan bergizi akan terus dilakukan kepada pelajar serta masyarakat penerima manfaat.

“Selama tidak ada perintah berbeda, saya tetap menjalankan program ini. Kecuali jika nanti ada arahan lain dari Bapak Presiden,” ujar Dadan di Jakarta, Kamis (2/10/2025) dikutip dari beritasatu.com.

Dadan menjelaskan, mandat percepatan penyaluran MBG datang langsung dari Presiden Prabowo. Hal ini, katanya, dipicu oleh tingginya harapan masyarakat, terutama anak-anak dan orang tua, terhadap kehadiran makanan bergizi gratis di sekolah-sekolah.

Program MBG sendiri merupakan salah satu prioritas utama pemerintahan Prabowo sejak awal menjabat. Tujuannya adalah meningkatkan asupan gizi seimbang bagi pelajar, menekan angka stunting, serta menyiapkan sumber daya manusia unggul di masa mendatang.

Namun, di lapangan program ini menghadapi sorotan tajam. Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah daerah melaporkan kasus dugaan keracunan massal yang dikaitkan dengan konsumsi makanan MBG. Ribuan siswa dilaporkan terdampak, sehingga memunculkan kekhawatiran mengenai keamanan pangan dan kualitas distribusi.

Akademisi, organisasi kesehatan, hingga kelompok masyarakat sipil mendesak agar pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh. Bahkan, ada yang mengusulkan penghentian sementara program.

Peneliti kesehatan dari Monash University, Grace Wangge, menilai moratorium merupakan langkah darurat untuk mencegah kasus serupa terus terulang. “Kami berharap pemerintah berani melakukan jeda. Program ini sudah berjalan sembilan bulan, tetapi evaluasi mendalam belum tampak jelas,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat umum bersama Komisi IX DPR, Senin (22/9/2025).

Situasi ini memperlihatkan dilema serius: antara kebutuhan mempercepat akses gizi anak-anak dan kewajiban menjaga standar keamanan pangan. Sebagian masyarakat menganggap MBG sebagai terobosan penting untuk pemerataan gizi, tetapi kasus keracunan membuat publik khawatir akan lemahnya pengawasan rantai pasok dan kapasitas daerah dalam menjalankan program.

Para pakar gizi menegaskan, tanpa jaminan higienitas, standar nutrisi, dan pengelolaan distribusi yang ketat, MBG bisa kehilangan kepercayaan publik.

Hingga saat ini, Presiden Prabowo belum menyampaikan sikap resmi terkait desakan moratorium. Pemerintah pusat tetap berfokus pada percepatan pelaksanaan, sementara kritik publik kian gencar. Tantangan utama pemerintah adalah menyeimbangkan kecepatan realisasi program dengan keamanan pangan, agar tujuan menyehatkan generasi muda tidak berubah menjadi ancaman baru. (GA)

BACA JUGA: Bulog Bakalan Pasok Beras untuk Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Seluruh Kabupaten dan Kota