Saibumi.com (SMSI), Bandar Lampung - Problem panjang ribuan guru honorer di kota tapis berseri mulai temui secercah harapan terang. Usai menempuh lika-liku~red akhirnya para pahlawan tanpa tanda jasa itu, kini mendapatkan kepastian.

Pemerintah Kota (Pemkot) memastikan bahwa, sebanyak 1.079 guru honorer dan 460 tenaga teknis di lingkunganan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bandar Lampung bakal mendapatkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tahun 2026 mendatang.

Kepastian itu terungkap pasca rapat hearing Komisi IV bersama 96 perwakilan Guru honor yang didampingi oleh Kuasa Hukum Gindha Ansori Wayka dan Disdikbud Kota Bandar Lampung di gedung DPRD setempat pada Selasa 19 Agustus 2025.

BACA JUGA: Perompak vs Perampok: Bendera One Piece Jadi Simbol Kritik Rakyat

Kabar ini pun disambut haru, Kuasa Hukum para guru honorer Gindha Anshori mewakili ribuan tenaga pendidik menyampaikan terima kasih kepada Walikota dan jajaran Pemerintahan Kota Bandar Lampung terutama kepada Dinas Pendidikan, BPKAD, DPRD, hingga Ketua Komisi IV DPRD yang telah memberi perhatian serius atas persoalan demikian sehingga mendapat kejelasan. 

“Kita berharap hak ini segera diberikan. Kalau negara memungkinkan memberikan itu, kenapa tidak harus dibantu? ItItu bukan duit pribadi, tapi duit negara, duit rakyat, baik negara maupun DPR. Oleh karenanya, kami turut berterima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah memfasilitasi dan sudah memberi pelayanan luar biasa atas persoalan yang dialami para honorer ini,” ujar Gindha, Selasa (19/8/2025).

Ia menegaskan, bahwa ada lebih dari 1.500 guru yang harus segera diakomodir oleh Pemerintah. “Mudah-mudahan semua ini bisa diakomodir oleh negara, kasihan ada yang hampir tinggal dua tahun lagi pensiun. Sekali-sekali berikan kebahagiaan bagi guru-guru ini,” ucapnya.

Ginda juga menyinggung anggapan bahwa keberadaan guru menjadi beban anggaran. Menurutnya, justru tenaga pendidik dan tenaga kesehatan adalah prioritas negara.

“Walaupun ada yang beranggapan guru bagian dari beban anggaran, tapi memang harus begitu. Selain guru, beban anggaran yang harus disediakan negara adalah tenaga kesehatan. Itu menyangkut langsung dengan kehidupan masyarakat. Yang lain-lain itu teknis saja, tidak terlalu penting. Yang penting guru dan tenaga kesehatan. Itu yang harus diperhatikan,” tegasnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, Eka Afriana, tak menampik adanya kegelisahan para guru akibat minimnya informasi. Ia bahkan menyampaikan permohonan maaf langsung di hadapan puluhan guru yang hadir di Komisi IV DPRD.

“Saya bertanggung jawab penuh perihal ini, dan akan meminta Kabid PTK serta koordinator P3K untuk lebih sering memberikan informasi kepada para guru,” kata Eka.

Ia pun memastikan bahwa seluruh guru honorer yang sudah terdata tidak akan ditinggalkan. “Walaupun SK menyusul, tidak ada lagi yang tertinggal. Semuanya akan saya kawal langsung,” tegasnya.

BACA JUGA: Perompak vs Perampok: Bendera One Piece Jadi Simbol Kritik Rakyat