Logo Saibumi

Oknum Kades Brajagemilang Dituntut 15 Bulan Penjara

Oknum Kades Brajagemilang Dituntut 15 Bulan Penjara

Foto: Saibumi.com/Riduan

Saibumi.com (SMSI), Bandar Lampung - Oknum Kepala Desa Brajagemilang, Kecamatan Brajaselebah, Lampung Timur bernama Muhtar Hadi Lasito berusia 49 tahun dituntut 1 tahun 3 bulan penjara oleh Jaksa Penutut Umum (JPU). 

 

BACA JUGA: 3 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 25 Administrator, dan 37 Pejabat Pengawas Dilantik

Bukan tanpa sebab, oknum kades itu dituntut karena melanggar pasal 3 UU Nomor 21 tahun 2000 tentang Tindak Pidana Korupsi. 

 

Dalam persidangan, Jaksa menilai perbuatan terdakwa yang menilap anggaran desa tahun 2018 yang dilakukan Muhtar Hadi telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memanfaatkan kedudukannya sebagai kepala desa. 

 

Lebih lanjut jaksa mengatakan unsur-unsur di dalam pasal 3 UU Tipikor terbukti pada perkara Terdakwa. 

 

"Menyatakan terdakwa terbukti secara sah bersalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dalam kedudukan yang ada padanya sebagaimana pasal 3 dakwaan subsider. Meminta majelis hakim mengadili terdakwa dengan menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun dan tiga bulan," ungkap jaksa dalam sidang yang beragendakan pembacaan tuntutan yang digelar di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Kamis (16/6/2022).  

 

Selain hukuman penjara, JPU juga menuntut terdakwa dengan denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan. 

 

"Alasan yang meringankan terdakwa adalah belum pernah dihukum, sopan dan sudah memulangkan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp179 juta. Sedangkan yang memberatkan, perbuatan Muhtar Hadi Lasto menghambat upaya pemerintah memberantasnya korupsi," jelas JPU. 

 

Setelah dibacakan tuntutan, hakim kemudian menyampaikan apakah ada yang ingin ia sampaikan. 

 

Di depan Majelis Hakim, Muhtar Hadi yang mengenakan batik kuning dan berpeci sembari menangis meminta hukumannya diringankan. 

 

"Mohon diringankan yang mulia," tuturnya lirih  

 

Sesuai gelaran sidang, saat ditanya oleh para awak media terkait apa alasan meminta keringanan majelis hakim, Muhtar mengaku menyesal atas apa yang telah diperbuatnya. 

 

"Saya nggak pernah berurusan dengan hukum," imbuhnya. 

 

Perlu diketahui, adapun perbuatan terdakwa terjadi pada tahun 2018 anggaran Desa Brajagemilang senilai Rp. 1,22 miliar. 

 

Namun dalam pembangunan drainase sepanjang 942 meter di Dusun V, lalu pembangunan balai desa di Dusun I, dan pembangunan gorong – gorong sebanyak 10 unit yang berada di Dusun I, II, III, IV dan V tidak sesuai spesifikasi. 

 

Modus lain proyek desa itu juga ada kelebihan pembayaran yakni, pembangunan drainase, gorong-gorong dan balai desa tahun anggaran 2018, dengan kerugian mencapai Rp94,8 juta, dan pembangunan drainase, jembatan plat beton, gorong-gorong, dan pembangunan air bersih perluasan jaringan (Pasimas) tahun anggaram 2019, dengan kerugian Rp84 juta.

 

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor dari Inspektorat Pemkab Lampung Timur (Lamtim) dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN) anggan dana desa tahun 2018 dan 2019, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 179.355.000,00. (Riduan)

BACA JUGA: Cegah PMK, Bandar Lampung Perketat Mobilitas Hewan Ternak

>

Saibumi.com

merupakan portal berita Lampung, media online Lampung yang fokus kepada penyajian berbagai informasi mengenai berita online Lampung, berita terkini Lampung dan berita terkini Indonesia baik dalam bentuk news (berita), views (artikel), foto, maupun video.

Newsletter Saibumi

BERLANGGANAN BERITA