Logo Saibumi

Sengketa Lahan 5 Keturunan Bandardewa dan PT HIM, DPRD Tubaba Lakukan Hearing

Sengketa Lahan 5 Keturunan Bandardewa dan PT HIM, DPRD Tubaba Lakukan Hearing

Saibumi.com (SMSI), Tulang Bawang Barat  - Sengketa lahan antara Masyarakat 5 (lima) Keturunan Bandardewa, Tiyuh Bandardewa Kecamatan Tulangbawang Tengah, Tulangbawang Barat (Tubaba) dengan PT Huma Indah Mekar (HIM) berlanjut ke DPRD setempat.

DPRD Tulangbawang Barat melalui Komisi I mengundang pihak yang bersengketa dalam rapat dengar pendapat (RDP) 'hearing' yang digelar di gedung dewan, Rabu (23/12/2021). Hadir pula dalam hearing tersebut, Assisten 1 Pemkab Tulangbawang Barat, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tulangbawang Barat.

BACA JUGA: Kedapatan Membawa Sabu, Dua Perempuan Diamankan Polres Tulang Bawang Barat

 

Dalam hearing yang dipimpin oleh ketua Komisi I DPRD Tulangbawang Barat Yantoni, terungkap bahwa lahan yang disengketakan seluas 1.470 hektar yang berada di Pal 133-139 dan dikuasai oleh PT HIM lewat HGU No 16 dan belakangan terungkap dalam persidangan PTUN Bandarlampung perkara No. 39/G/2021/PTUN BL hanya tercantum seluas 206 hektar saja tersebut adalah hak milik masyarakat adat 5 keturunan Bandardewa.

 

Namun menariknya lagi, dalam RDP, PT HIM mengakui bahwa HGU No 16 hanya berada di Pal 125-138.

 

"HGU No 16 berada di Pal 125-138," ucap TR Siregar perwakilan PT HIM.

 

Mendengar pengakuan PT HIM tersebut, kuasa hukum ahli waris 5 keturunan mengatakan bahwa pihaknya akan mengambil alih dengan menduduki lahan masyarakat adat diluar HGU 16 yang berada di Pal 133-138 dan segera mengelola lahan hak milik di Pal 139 yang telah tidak diakui keberadaannya oleh PT HIM.

 

"Kami meminta agar dapat diukur ulang pada lahan yang dikuasai PT. HIM sesuai HGU yang diterbitkan kepada PT. HIM tersebut.

Apabila terdapat kelebihan dari hasil ukur ulang tersebut, maka lahan tersebut akan klien kami ambil untuk dikelola," tegas pengacara ahli waris 5 keturunan Bandardewa, Okta Virnando SH MH.

 

Ditempat yang sama, Abdul Azis Heru perwakilan BPN Kabupaten Tulangbawang Barat mengatakan mengenai ukur ulang tanah dapat dilakukan dengan memperhatikan biaya yang menurutnya cukup besar lantaran tidak bisa hanya secara parsial dan Proses pengukuran ulang ini dikenakan biaya yang masuk dalam kategori Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

 

Ketika ditanya Yantoni, Berapa kira-kira biaya yang diperlukan untuk proses ukur ulang tersebut?

Abdul Aziz Heru menjelaskan biaya yang diperlukan untuk pengukuran ulang lahan 5 keturunan Bandardewa kisaran 200 juta rupiah.

 

Sambil berseloroh Yantoni menimpali, "Jika saja (ukur ulang tanah 5 keturunan Bandardewa) ini bisa dibiayai secara pribadi, maka saya akan menjual mobil saya agar persoalan ini cepat selesai".

Sontak candaan Yantoni tersebut disambut 'gerrrrr', tawa gemuruh seisi ruangan mencairkan suasana rapat.

 

Abdul Aziz Heru mengaku akan segera memberitahu DPRD Tulangbawang Barat terkait nominal biaya pengukuran ulang lahan 5 keturunan Bandardewa yang dikuasai PT HIM setelah melakukan hitungan dengan sistem tertentu secara pasti.

 

"Terkait besaran biaya tersebut, menggunakan sistem penghitungan tertentu sehingga nantinya diketahui berapa nominalnya," ujar Abdul Aziz Heru.

 

Sementara, Asisten I Sekdakab Tulangbawang Barat, Bayana mengaku pihaknya akan berupaya keras agar permasalahan penyerobotan lahan ini segera selesai.

"Kami akan berkoordinasi serta melaporkan kepada pimpinan hasil dari rapat pada hari ini, dengan berupaya agar permasalahan ini dapat segera selesai," kata Bayana.

 

Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPRD Tulangbawang Barat, Yantoni mengatakan, seluruh data dan keterangan dari semua pihak akan diakomodir untuk membuat dasar bagi dewan untuk mengambil sikap terkait hal tersebut.

 

"Kita akan laporkan ke pimpinan untuk segera mengambil langkah berikutnya," ujarnya seraya menutup rapat.

 

Diketahui, lahan masyarakat 5 keturunan Bandardewa di Pal 133-139 beralaskan hak Soerat Keterangan Hak Kekoeasaan Tanah Hoekoem Adat Kampoeng Bandardewa No 79 tahun 1922. Lahan seluas 1.470 hektar tersebut terdaftar pada Marga Tegamoan, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang tanggal 13 Maret 2006 telah diduduki sepihak oleh PT HIM selama 40 tahun alih-alih menggunakan HGU No 16. (*)

BACA JUGA: Bayi 10 Bulan Korban Luka Bakar Butuh Uluran Tangan Para Dermawan

Saibumi.com

merupakan portal berita Lampung, media online Lampung yang fokus kepada penyajian berbagai informasi mengenai berita online Lampung, berita terkini Lampung dan berita terkini Indonesia baik dalam bentuk news (berita), views (artikel), foto, maupun video.

Newsletter Saibumi

BERLANGGANAN BERITA

Bethsaida Hospital | Rumah Sakit Tangerang, Gading Serpong