Logo Saibumi

Layak Dievaluasi! Anggaran Pupuk Subsidi Tak Sebanding dengan Capaian Produktivitas

Layak Dievaluasi! Anggaran Pupuk Subsidi Tak Sebanding dengan Capaian Produktivitas

Ilustrasi Pupuk (Istimewa)

Saibumi.com (SMSI), Bandar Lampung - Anggaran tahunan subsidi pupuk yang digelontorkan Pemerintah Indonesia sebesar Rp 20-30 triliun ternyata tidak sebanding dengan produktivitas yang dihasilkan.

Hal tersebut disampaikan Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Aditya Alta, ia mengatakan data USDA menunjukkan produksi tanaman pangan padi dan jagung selama lima tahun terakhir cenderung turun dari 47,8 juta ton pada 2016 menjadi 47 juta ton di 2020, atau menyusut 1,59 persen.
 
"Data menunjukkan tidak sebandingnya pengeluaran untuk anggaran dengan hasil yang dicapai. Dibutuhkan evaluasi supaya anggaran sebesar ini dapat mencapai peningkatan produktivitas," ungkapnya dalam keterangan resmi, Jumat, 3 Desember 2021.

Lebih lanjut ia menyampaikan, skema pemberian subsidi pupuk selama ini perlu dievaluasi agar menyasar petani secara langsung dan mengubah persepsi mengenai biaya dan manfaat penggunaan input. Sebab, input pertanian seperti pupuk, benih, irigasi, dan pestisida sangat penting untuk mendongkrak produktivitas.
 
Aditya Alta menuturkan, optimalisasi subsidi input pertanian sendiri dapat dicapai dengan beberapa cara, termasuk dengan mengganti 
subsidi pupuk dengan pembayaran langsung berupa saldo kepada petani untuk memangkas middleman dan memastikan bantuan tepat sasaran.
 
“Perubahan skema bantuan dapat ditempuh dengan kajian atau dasar yang lebih jelas mengenai penentuan besaran 0,1 hektar serta pendataan petani yang jelas. Termasuk dengan melibatkan aparatur desa dalam pendataan, verifikasi dan validasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK),” jelasnya.
 
Kemudian perlu proses hukum untuk mengubah UU 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang mengatur persyaratan terkait jenis tanaman budidaya dan batas luas lahan dua hektare untuk bantuan pemerintah.
 
“Menurut kami, usulan ini tidak membantu memecahkan masalah karena menambah mata rantai proses perencanaan subsidi pupuk. Sebagaimana dinyatakan dalam penelitian kami, seringkali keterlambatan atau kelangkaan pupuk bersubsidi dikarenakan lamanya proses perencanaan berjenjang ini, sehingga turut memengaruhi salah satu prinsip 6T yang dikemukakan, yaitu tepat waktu,” tukas Aditya.
 
CIPS pun merekomendasikan, peningkatan transparansi serta ketepatan waktu pemberian bantuan melalui penggunaan pembayaran langsung atau direct payment ke rekening penerima. Hal ini tidak memerlukan waktu distribusi panjang seperti pada bantuan barang.
 
"Saldo bantuan juga harus dipastikan tidak dapat ditarik tunai tetapi bisa dibelanjakan untuk berbagai jenis input sesuai dengan kebutuhan dan dibelanjakan di mana saja jika infrastruktur seperti ketersediaan EDC mendukung," pungkas Aditya. (Riduan)

BACA JUGA: Geger, Orang Tak Dikenal Ditemukan Warga Meninggal Dalam Masjid Saat Salat Di Pringsewu



Saibumi.com

merupakan portal berita Lampung, media online Lampung yang fokus kepada penyajian berbagai informasi mengenai berita online Lampung, berita terkini Lampung dan berita terkini Indonesia baik dalam bentuk news (berita), views (artikel), foto, maupun video.

Newsletter Saibumi

BERLANGGANAN BERITA

Bethsaida Hospital | Rumah Sakit Tangerang, Gading Serpong