Logo Saibumi

Ini Alasan Disnaker Soal UMP Lampung 2022 Naik Rp8.484

Ini Alasan Disnaker Soal UMP Lampung 2022 Naik Rp8.484

Ilustrasi Menyoal UMP Lampung 2022 Cuma Naik Rp8.484, Ini Penjelasan Disnaker

Saibumi.com (SMSI) Bandar Lampung - Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Lampung Agus Nompitu menjelaskan ihwal Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Lampung tahun 2022 yang hanya naik 0,35 persen bila dirupiahkan sebesar Rp8.484.



Menurut Agus Nompitu, keputusan penetapan UMP tersebut tertuang dalam SK Gubernur Lampung No G/634/V.08/HK/2021 pada 19 November 2021, tentang UMP Lampung 2022 dan mulai berlaku 1 Januari 2022.

BACA JUGA: Waspada ! Bos BI Ungkap 5 Tantangan Global Ancam Ekonomi Dunia di PTBI 2021



"Penetapan itu berdasarkan hasil rapat dari Dewan Pengupahan yang dilaksanakan pada tanggal 15 November dan harus ditetapkan selambat-lambatnya 21 November setiap tahunnya," ungkap Agus Nompitu, Rabu (24/11/2021).

 


Lebih lanjut ia mengatakan kenaikan tersebut mengacu pada UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP 36/2021 Tentang Pengupahan, dan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No.B-M/383/HI.01.00/XI/2021.



Kemudian, penetapan mengenai batas upah ini hanya berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja di bawah 1 tahun. Sementara bagi karyawan dengan masa kerja di atas 1 tahun maka diberlakukan skala upah. Hal ini harus dipatuhi oleh perusahaan.



"Perusahaan tidak boleh membayar pekerja lebih rendah dari standar yang ditentukan," jelasnya.



Jika ada perusahaan yang tidak taat aturan, pihaknya akan melakukan pengawasan dan ada sanksinya yang diatur dalam UU Cipta Kerja. Sanksi pidananya berupa penjara 1 hingga 4 tahun dan atau membayar denda Rp100-400 juta.


Agus menambahkan, ada beberapa pertimbangan penetapan upah tersebut yakni kondisi ekonomi makro daerah, data ketenagakerjaan, dan memperkecil adanya kesenjangan antar wilayah.


"Sehingga tiap Provinsi tidak boleh memiliki UMP yang terlalu tinggi dari yang lain, itu pertimbangan paling pentingnya," tukas Agus.



Selain itu, Agus menjelaskan ada empat daerah yang belum memiliki Dewan Pengupahan yakni Pringsewu, Tanggamus, Pesisir Barat dan Pesawaran. Sehingga UMKnya akan mengikuti UMP. Sementara daerah lainnya akan menetapkan lebih tinggi dari yang ditetapkan Gubernur. (Riduan)

BACA JUGA: Nyoal UMP Lampung Naik Rp8.484, Serikat Buruh Datang ke DPRD



Saibumi.com

merupakan portal berita Lampung, media online Lampung yang fokus kepada penyajian berbagai informasi mengenai berita online Lampung, berita terkini Lampung dan berita terkini Indonesia baik dalam bentuk news (berita), views (artikel), foto, maupun video.

Newsletter Saibumi

BERLANGGANAN BERITA

Bethsaida Hospital | Rumah Sakit Tangerang, Gading Serpong