Saibumi.com(SMSI), Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu satu bulan kepada jajaran pemerintah, untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah itu dilakukan guna menutup berbagai celah yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dalam pelaksanaan program nasional tersebut.

BACA JUGA: Wapres Gibran dan Wagub Jihan Pantau Pembangunan Jembatan Way Bungur, Percepat Konektivitas Antarwilayah

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, mengatakan pemerintah akan memanfaatkan tenggat waktu tersebut untuk mengevaluasi seluruh aspek pelaksanaan MBG, sebelum melaporkan hasilnya kepada Presiden.

"Kami minta waktu satu bulan. Ya, satu bulan lagi untuk menyelesaikan, merapikan," ujar Zulkifli Hasan, usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, dilansir Beritasatu.com, Kamis (16/7/2026).

Menurut Zulkifli, evaluasi akan difokuskan pada sejumlah persoalan yang masih ditemukan di lapangan, termasuk menutup peluang terjadinya penyimpangan serta memastikan kesiapan titik-titik pelayanan sebelum program dijalankan.

Ia mengungkapkan, masih terdapat lokasi penerima manfaat yang telah ditetapkan namun belum memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Di sisi lain, terdapat pula SPPG yang telah dibangun tetapi belum dapat menyalurkan layanan kepada masyarakat.

"Sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan, tetapi belum ada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizinya. Ada yang sudah membangun, tetapi belum ada penyaluran. Banyak hal yang masih perlu dibenahi," lanjutnya.

Zulkifli menegaskan, hasil evaluasi selama satu bulan tersebut akan menjadi bahan laporan kepada Presiden sebagai dasar penentuan kebijakan lanjutan terkait pelaksanaan Program MBG.

"Langkah-langkah berikutnya akan kami laporkan kepada Bapak Presiden untuk diputuskan dan diberikan arahan mengenai keputusan akhirnya. Namun, kami akan mengkaji lebih mendalam selama satu bulan dari hari ini," jelasnya.

Program MBG dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian publik setelah muncul dugaan kasus korupsi yang menyeret tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). 

Mereka adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua mantan Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya. Ketiganya telah diberhentikan oleh Presiden Prabowo dan kini menjalani proses hukum di Kejaksaan Agung. 

Sementara itu, posisi Kepala BGN kini dijabat Nanik S. Deyang, sedangkan jabatan Wakil Kepala BGN diisi Agustina Arum Sari dan Mayjen TNI Trenggono.

BACA JUGA: Wapres Gibran dan Wagub Jihan Pantau Pembangunan Jembatan Way Bungur, Percepat Konektivitas Antarwilayah