Saibumi.com(SMSI), Jakarta – Usai dilantik oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, Nanik S Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026). Pihaknya langsung memaparkan sejumlah agenda strategis yang akan menjadi fokus kepemimpinannya, dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Salah satu langkah utama yang akan ditempuh adalah meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran tanpa mengurangi target pemenuhan gizi masyarakat.

BACA JUGA: Tiga Dapur MBG Belum Dibayar, Distribusi Makanan Bergizi Terancam Terganggu

"Langkah kami pertama-tama, seperti yang beberapa waktu lalu saya sampaikan, kami konsen pada efisiensi anggaran. Agar bisa tidak membebani anggaran negara pada saat ini, tetapi dengan tidak mengubah target dari yang kita berikan, gizi," ujar Nanik, dilansir beritasatu.com, Selasa (9/6/2026).

Sebagai bagian dari kebijakan efisiensi, BGN akan memberlakukan moratorium sementara terhadap pembukaan titik baru Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk pembangunan dapur-dapur baru yang selama ini menjadi pendukung utama program MBG.

Menurut Nanik, kebijakan tersebut diperlukan untuk menata kembali distribusi layanan yang saat ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara itu, sejumlah daerah terpencil dan wilayah yang sulit dijangkau masih membutuhkan pemerataan akses layanan gizi.

"Karena memang dari datanya Ibu Arumsari, dapur ini masih menumpuk di Jawa. Kemudian setelah kami menata baru kami hitung apakah perlu membuka kembali atau tidak," tambahnya.

Selain efisiensi, Nanik juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola keuangan dan memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan secara tepat dan transparan.

Ia menyebut pengawasan terhadap penggunaan anggaran akan dilakukan secara ketat bersama jajaran pimpinan BGN, khususnya Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari yang akan berperan mengawasi aspek keuangan lembaga.

"Di sini saya ditemani Ibu Arumsari yang sehari-hari akan memelototi saya dalam hal keuangan dengan teliti dan benar. Saya tidak akan mengambil keputusan apa pun terkait pengeluaran uang bila Bu Sari tidak oke," tegasnya.

Tak hanya soal anggaran, Nanik juga berencana melakukan penataan ulang terhadap sasaran penerima manfaat Program MBG agar bantuan lebih tepat sasaran dan benar-benar menyentuh kelompok yang membutuhkan intervensi gizi.

Menurutnya, evaluasi akan dilakukan terhadap jumlah penerima manfaat yang saat ini mencapai sekitar 63 juta orang.

"Kami refocusing penerima manfaat. Maksudnya apakah perlu semua menerima? Rasanya tidak perlu kalau misalnya sekolah-sekolah yang kondisi ekonominya baik. Kita lebih arahkan kepada anak-anak atau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi," katanya.

Melalui langkah tersebut, BGN akan memastikan distribusi bantuan gizi dapat menjangkau masyarakat yang selama ini belum mendapatkan manfaat program secara optimal.

Di sisi lain, Nanik menegaskan peningkatan kualitas pelayanan juga menjadi prioritas utama selama masa kepemimpinannya. 

Penguatan tata kelola organisasi, sistem pengawasan, serta mutu layanan akan terus dilakukan agar program pemerintah berjalan lebih efektif dan sesuai tujuan.

Untuk memperluas jangkauan Program MBG, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), BGN juga akan membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Ia menilai keterlibatan perusahaan milik negara maupun swasta dapat membantu pembangunan dapur MBG di daerah-daerah yang selama ini belum tersentuh investasi.

"Tetapi untuk wilayah-wilayah yang belum digarap investor, kami akan coba kerjasamakan atau bisa dibiayai melalui CSR BUMN, atau mungkin hibah dari luar negeri," jelasnya.

Menurut Nanik, langkah tersebut dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus mendukung target efisiensi yang sedang dijalankan pemerintah.

Selain itu, BGN juga akan memperkuat pendekatan berbasis ilmu pengetahuan dengan mengaktifkan Dewan Pengarah yang terdiri dari para pakar gizi dan dokter anak.

Nanik menjelaskan, dewan tersebut nantinya beranggotakan tujuh orang yang bertugas memberikan masukan dan arahan strategis kepada pimpinan BGN dalam menjalankan program pemenuhan gizi nasional.

"Di dewan pengarah inilah akan kami isi dengan para profesor ahli gizi dan dokter anak. Mereka yang akan membimbing kami agar kebijakan yang diambil benar-benar berbasis keilmuan," lanjutnya.

Melalui berbagai langkah tersebut, Nanik menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program-program yang telah berjalan sekaligus melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan guna memastikan Program Makan Bergizi Gratis semakin efektif, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Indonesia.

Sebelumnya, Nanik menggantikan Dadan Hindayana berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 18/M Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala BGN serta pemberhentian Wakil Kepala BPKP.

Dalam pelantikan tersebut, Presiden Prabowo juga mengangkat Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN menggantikan Lodewyk Pusung dan Sonny Sonjaya.

BACA JUGA: Tiga Dapur MBG Belum Dibayar, Distribusi Makanan Bergizi Terancam Terganggu