Saibumi.com(SMSI), Bandar Lampung – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung hingga pertengahan tahun 2026 menunjukkan tren positif. 

Pemerintah Kota Bandar Lampung mencatat capaian pendapatan daerah telah mencapai sekitar 45 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD tahun ini sebesar hampir Rp2,9 triliun.

BACA JUGA: SIM Sports Lampung Matangkan Persiapan Hadapi Kejuaraan Tenis Meja ASEAN 2026

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bandar Lampung, Yusnadi Ferianto, mengatakan kontribusi terbesar terhadap capaian tersebut masih berasal dari sektor pajak daerah yang terus menunjukkan pertumbuhan stabil sepanjang semester pertama 2026.

Menurutnya, sejumlah jenis pajak bahkan telah mencatatkan realisasi mendekati 50 persen dari target tahunan.

“Target pendapatan daerah tahun ini hampir Rp2,9 triliun. Sampai saat ini realisasinya sudah sekitar 45 persen dan kami optimistis sebelum perubahan anggaran nanti capaiannya tetap bisa terjaga di atas 50 persen,” ujar Yusnadi, dalam keterangannya, Jumat (5/6/2026).

Ia menjelaskan, pajak hotel dan restoran menjadi sumber penerimaan terbesar yang menopang PAD Bandar Lampung. Meningkatnya aktivitas usaha serta tingkat hunian hotel yang cukup baik turut memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Selain itu, berbagai jenis pajak lainnya juga menunjukkan performa yang menggembirakan. Rata-rata realisasi pajak daerah saat ini telah melampaui 47 persen, bahkan beberapa sektor hampir menyentuh angka 49 persen.

“Kalau dari sektor pajak memang sangat bagus. Rata-rata capaiannya sudah di atas 47 persen, bahkan ada yang hampir 49 persen,” tambahnya.

Yusnadi menilai capaian tersebut menjadi indikator bahwa roda perekonomian di Kota Bandar Lampung masih bergerak cukup baik sepanjang enam bulan pertama tahun ini.

Meski demikian, ia mengakui realisasi pendapatan dari sektor retribusi daerah masih menghadapi sejumlah kendala. Hal itu disebabkan pengelolaan sumber-sumber retribusi yang tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).

Beberapa sumber retribusi berasal dari layanan persampahan dan kebersihan yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup (DLH), sektor parkir dan pasar yang berada di bawah pengelolaan Dinas Perhubungan serta Dinas Perdagangan, hingga penyewaan alat berat milik Dinas Pekerjaan Umum (PU).

“Retribusi ini memang agak berbeda karena tersebar di OPD masing-masing. Jadi datanya juga masih kami cek lagi OPD mana yang sejauh ini paling besar menyumbang PAD,” jelasnya.

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah, Pemkot Bandar Lampung terus mendorong digitalisasi sistem pembayaran dan pelaporan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperluas penggunaan QRIS serta sistem E-Report dalam proses penyetoran retribusi maupun pelaporan pendapatan.

“Tahun ini kami dorong pembayaran elektronik melalui QRIS dan sistem E-Report supaya penyetoran dari OPD lebih efektif dan transparan,” tandas Yusnadi.

BACA JUGA: SIM Sports Lampung Matangkan Persiapan Hadapi Kejuaraan Tenis Meja ASEAN 2026