Saibumi.com(SMSI) Bandar Lampung Saibumi.com ( SMSI ),— Persoalan sengketa tanah kembali menjadi sorotan publik. Banyak masyarakat mengeluhkan munculnya sertifikat ganda yang diduga menjadi salah satu pemicu konflik hukum berkepanjangan di tengah masyarakat.

Kondisi ini dinilai bukan hanya merugikan pemilik tanah asli, tetapi juga menimbulkan keresahan sosial serta menurunkan kepercayaan publik terhadap pelayanan pertanahan.

Ketua SMSI Lampung sekaligus Pimpinan Redaksi Saibumi.com, Donny Irawan, menilai persoalan sertifikat ganda tidak boleh dianggap hal biasa. Menurutnya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) maupun instansi pertanahan daerah harus melakukan pembenahan serius agar persoalan serupa tidak terus berulang.

BACA JUGA: Bintang Persada Tantang Sunday B, Gerimis Taklukan Galong FC

“Jangan sampai masyarakat menjadi korban akibat dugaan permainan oknum yang memanfaatkan celah administrasi pertanahan. Banyak persoalan hukum muncul karena adanya sertifikat ganda yang akhirnya membuat pemilik asli justru kesulitan mempertahankan haknya sendiri,” ujar Donny Irawan.

Ia mengatakan, sengketa tanah sering kali memakan waktu panjang dan biaya besar. Bahkan tidak sedikit masyarakat kecil yang akhirnya kehilangan hak atas tanah karena kalah secara ekonomi maupun akses hukum.

Menurutnya, modernisasi sistem pertanahan dan pengawasan internal harus diperketat. Selain itu, aparat penegak hukum diminta serius mengusut apabila ditemukan indikasi mafia tanah atau permainan oknum tertentu di balik penerbitan dokumen bermasalah.

“Masyarakat berharap BPN benar-benar bekerja profesional dan transparan. Jangan ada lagi kesan bahwa ada oknum yang bisa bermain dengan berbagai cara demi keuntungan pribadi hingga menimbulkan sengketa tanah yang meresahkan,” tambahnya.

Donny juga menegaskan bahwa tanah merupakan aset penting masyarakat yang menyangkut kehidupan dan masa depan keluarga. Karena itu, negara harus hadir memberikan kepastian hukum yang adil dan jelas kepada rakyat.

Publik berharap pemerintah pusat maupun daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan pertanahan, termasuk memperkuat digitalisasi data sertifikat serta memperbaiki sistem pengawasan agar praktik-praktik yang merugikan masyarakat tidak terus terjadi.

Donny Irawan – Saibumi.com (SMSI)

BACA JUGA: Bintang Persada Tantang Sunday B, Gerimis Taklukan Galong FC