Saibumi.com(SMSI), Bandar Lampung — Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Lampung masih menghadapi sejumlah tantangan teknis di lapangan. 

Mulai dari standar operasional dapur yang dinilai belum detail hingga persoalan distribusi makanan yang diduga menjadi penyebab kasus keracunan pada sejumlah siswa.

BACA JUGA: TNI Dorong Sinergi Media dan Pemerintah Kawal Program Strategis Nasional

Hal tersebut diungkapkan Ketua Satgas MBG Provinsi Lampung, Saipul, dalam sarasehan Sekretariat Bersama (Sekber) SMSI, JMSI dan AMSI bertema “Lampung Mau Dibawa ke Mana” di Hotel Radisson, Bandar Lampung, Senin (11/5/2026).

Saipul mengatakan saat ini jumlah penerima manfaat program MBG di Lampung telah mencapai sekitar 2.000 hingga 3.000 orang dengan total 1.156 dapur yang telah beroperasi.

Menurutnya, seluruh mekanisme pelaksanaan program sebenarnya telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dan petunjuk teknis (juknis). Namun, dalam praktiknya aturan tersebut masih bersifat umum sehingga menimbulkan banyak tafsir di lapangan.

“Persyaratan dapur sebenarnya sudah ada SOP dan juknisnya. Tetapi memang kalau dibaca masih sangat fleksibel,” Ujar Saipul.

Ia mencontohkan aturan mengenai fasilitas dapur seperti ruang ganti, ruang memasak, hingga tempat pencucian yang belum memiliki standar ukuran maupun spesifikasi rinci.

Selain itu, kebijakan penggunaan bahan pangan lokal juga dinilai memerlukan penyesuaian dengan kondisi masyarakat di daerah masing-masing.

“Misalnya bahan baku memanfaatkan potensi lokal. Singkong juga termasuk potensi lokal, tetapi ketika disajikan anak-anak banyak yang menolak karena terbiasa makan nasi,” tambahnya.

Saipul menjelaskan, kondisi tersebut terjadi karena program MBG dijalankan dalam waktu cepat sebagai program prioritas nasional sehingga sejumlah aturan teknis masih terus disempurnakan.

Meski demikian, pengawasan terhadap kualitas dan kesehatan dapur tetap diperketat, terutama terkait kepemilikan Sertifikat Higiene Sanitasi (SHKS).

Ia menyebut hingga kini sekitar 47,5 persen dapur MBG di Lampung telah memiliki SHKS, sementara ratusan lainnya masih menunggu proses penerbitan.

“Kalau digabung dengan yang sedang proses, sudah sekitar 84,6 persen dapur yang memenuhi syarat. Yang tidak mendaftarkan SHKS pasti akan diberikan sanksi,” tegasnya.

Terkait kasus dugaan keracunan makanan dalam program MBG, Saipul menilai sebagian besar disebabkan adanya pelanggaran SOP distribusi makanan.

Menurutnya, makanan yang telah dimasak seharusnya didistribusikan maksimal delapan jam setelah proses memasak. Namun di lapangan ditemukan makanan diterima melebihi batas waktu tersebut.

“Kalau kita lihat memang ada SOP yang dilanggar. Makanan harus sampai maksimal delapan jam setelah dimasak, tetapi ada yang sampai sembilan jam,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua SMSI Lampung Donny Irawan mengatakan menyoroti dampak ekonomi program MBG terhadap peternak ayam petelur lokal di Lampung. 

Ia menyampaikan aspirasi para peternak milenial yang mengeluhkan tingginya harga pakan dibanding harga jual telur di pasaran.

“Harapan teman-teman milenial ini luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi ke depan. Tetapi sekarang peternak ayam sudah kesulitan membeli pakan karena harga tidak berimbang dengan harga telur,” kata Donny.

Menurutnya, telur sebagai bagian dari ketahanan pangan seharusnya dapat diserap maksimal dalam program MBG guna membantu keberlangsungan usaha peternak rakyat.

Ia juga meminta pemerintah memperhatikan masuknya pasokan telur dari luar daerah, khususnya dari Palembang, yang dinilai berdampak terhadap anjloknya harga telur lokal di Lampung.

“Pasokan telur dari Palembang masuk besar-besaran ke Lampung dan itu merusak harga pasar peternak lokal. Kalau tidak ada kebijakan dari pemerintah daerah, ini rawan,” ujarnya.

Donny mengingatkan kondisi tersebut berpotensi memicu persoalan sosial apabila hasil produksi peternak tidak terserap pasar.

“Kami khawatir kalau telur tidak terserap dan membusuk, nanti peternak melakukan aksi protes dengan membuang telur ke jalan. Itu tentu tidak baik bagi daerah,” katanya.

Karena itu, ia berharap pemerintah dapat membuat kebijakan pengaturan distribusi pasokan telur agar produksi peternak lokal tetap menjadi prioritas utama di Lampung.

“Kami berharap ada semacam pengaturan atau pintu distribusi supaya pasokan telur tetap terjaga dan peternak rakyat bisa bertahan,” tandasnya.

BACA JUGA: TNI Dorong Sinergi Media dan Pemerintah Kawal Program Strategis Nasional