Saibumi.com(SMSI), Bandar Lampung — Sekretariat Bersama (Sekber) organisasi media siber di Provinsi Lampung terus memperkuat perannya dalam pengawasan program pemerintah. 

Salah satunya dengan menyiapkan portal pengaduan bertajuk “Lapor Sekber” sebagai wadah masyarakat melaporkan berbagai persoalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

BACA JUGA: Sarasehan “Lampung Mau Dibawa ke Mana”, Media Siber Soroti Profesionalisme Pers

Hal tersebut disampaikan Ketua Harian SMSI Lampung, Fajar Arifin, saat kegiatan sarasehan bertema “Lampung Mau Dibawa ke Mana” yang digelar Sekber SMSI, JMSI dan AMSI di Hotel Radisson, Bandar Lampung, Senin (11/5/2026).

Fajar menjelaskan, portal pengaduan tersebut saat ini tengah difinalisasi dan nantinya dapat digunakan masyarakat untuk melaporkan berbagai dugaan pelanggaran dalam program MBG, mulai dari indikasi keracunan makanan hingga praktik-praktik ilegal lainnya.

“Pemerintah sedang memfinalisasi portal pengaduan bernama Lapor Sekber sebagai wadah masyarakat untuk menyampaikan laporan terkait kendala dalam program MBG,” ujar Fajar, Senin (11/5/2026).

Menurutnya, setiap laporan yang masuk wajib disertai bukti awal yang kuat agar dapat diverifikasi lebih lanjut oleh tim yang bertugas.

“Pelapor harus menyertakan video, foto, dan lokasi kejadian yang jelas supaya laporan bisa diproses dan diverifikasi,” tegasnya.

Dalam menjalankan mekanisme pengawasan tersebut, Sekber membentuk tiga divisi utama, yakni Divisi Investigasi, Divisi Advokasi, dan Divisi Publikasi. Tim investigasi disebut telah tersebar di 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung untuk mempercepat penanganan laporan masyarakat.

“Tim investigasi kami sudah ada di seluruh kabupaten/kota sehingga laporan yang masuk bisa segera ditindaklanjuti,” jelasnya.

Selain melalui portal daring, masyarakat juga dapat menyampaikan aduan secara langsung melalui layanan hotline 24 jam di nomor 0811-7900-1001.

Fajar menegaskan, pihaknya menjamin kerahasiaan identitas pelapor demi memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran negara.

“Kami berkomitmen menjaga kerahasiaan identitas pelapor. Ini penting agar masyarakat merasa aman dalam ikut mengawasi program pemerintah supaya berjalan jujur dan tepat sasaran,” tandasnya.

BACA JUGA: Sarasehan “Lampung Mau Dibawa ke Mana”, Media Siber Soroti Profesionalisme Pers