Saibumi.com(SMSI), Jakarta – Penangkapan Bupati Pati, Sudewo, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai apresiasi dari pakar hukum tata negara Mahfud MD yang menilai langkah KPK tersebut sebagai bukti konsistensi dalam membongkar praktik korupsi di daerah.

Mahfud mengapresiasi kinerja KPK yang dinilainya tidak hanya fokus pada isu-isu besar di tingkat pusat, tetapi bekerja secara sistematis menyasar praktik korupsi di pemerintahan daerah yang selama ini kerap luput dari perhatian publik nasional.

BACA JUGA: Liga 4 Segera Bergulir, PSSI Lampung Fokus Hidupkan Sepak Bola Daerah dan Benahi Kepengurusan

“Dia masuk ke arena-arena yang orang tidak terlalu banyak memperhatikan, seperti pemerintah daerah. Tidak ribut di Jakarta, tetapi kerjanya jalan,” uajr Mahfud dalam siniar Terus Terang Mahfud MD, Rabu (21/1/2026), dikutip dari beritasatu.com.

Menurut Mahfud, operasi tangkap tangan (OTT) bukanlah pekerjaan mudah karena membutuhkan pengintaian yang serius serta dukungan alat bukti dan saksi yang kuat. 

“Itu tidak mudah. OTT artinya tangkap tangan saat kejadian atau sesaat setelahnya. Berarti mengintainya serius,” tambahnya.

Mahfud juga mencontohkan sejumlah kasus korupsi di daerah yang berhasil diungkap KPK, bahkan terjadi dalam waktu yang berdekatan. Hal itu, menurutnya, menunjukkan bahwa KPK secara aktif memburu praktik penghimpunan dana ilegal di lingkungan pemerintahan daerah.

“Keluhan soal penghimpunan dana dari dinas-dinas itu banyak sekali. Sekarang itu diburu. Bahkan bisa dua kabupaten dalam satu hari,” ungkap Mahfud.

Mahfud menilai pemerintah telah menunjukkan sikap tidak melakukan intervensi dalam penegakan hukum, meskipun perkara yang ditangani melibatkan kepala daerah dari partai politik yang memiliki kedekatan dengan pemerintah.

“Saya hormat kepada pemerintah karena tidak mengintervensi. Tidak ada peringatan, tidak ada teguran,” ujarnya.

Mahfud menyebut penangkapan kepala daerah di Madiun dan Pati yang berasal dari Partai Gerindra, partai politik yang sama dengan Presiden, mencerminkan konsistensi sikap dalam upaya pemberantasan korupsi.

“Kalau mau dilindungi, sebenarnya gampang. Namun dibiarkan saja. Kalau salah, ambil saja,” kata Mahfud.

Ia menilai sikap tersebut justru berdampak positif bagi partai politik yang bersangkutan karena menunjukkan komitmen terhadap penegakan hukum.

“Ini justru bagus bagi Gerindra. Tidak ikut campur. Itu bisa membangun simpati publik,” pungkasnya.

BACA JUGA: Liga 4 Segera Bergulir, PSSI Lampung Fokus Hidupkan Sepak Bola Daerah dan Benahi Kepengurusan