Saibumi.com (SMSI), Jakarta - Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendorong adanya pembenahan dalam sistem pasar penjualan kredit keberlanjutan bagi petani sawit mandiri. Langkah ini dinilai penting agar manfaat ekonomi dari sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) benar-benar dirasakan secara merata oleh para petani.

Ketua Umum SPKS, Sabarudin, menyampaikan bahwa banyak anggota SPKS menghadapi kesulitan dalam memperoleh manfaat ekonomi dari sertifikasi RSPO. “Meskipun para petani telah berhasil mendapatkan sertifikat RSPO, mereka masih kesulitan menjual kredit keberlanjutan, sehingga insentif yang dijanjikan belum dapat terealisasi,” ujarnya di Jakarta, Minggu.

BACA JUGA: Cadangan Beras Tertinggi Sepanjang Sejarah, Bulog Tegaskan Komitmen pada Petani Lokal

Ia mencontohkan Koperasi Produsen Perkebunan Persada Engkersik Lestari di Kalimantan Barat, anggota SPKS yang telah mengantongi sertifikasi RSPO sejak 2024. Namun hingga masa berlaku sertifikatnya berakhir, koperasi tersebut belum berhasil menjual kredit keberlanjutan yang dimilikinya.

Sabarudin menilai persoalan ini merupakan hal mendesak yang perlu segera direspons oleh pihak RSPO. Pasalnya, petani telah mengeluarkan biaya dan tenaga cukup besar untuk memenuhi standar keberlanjutan tersebut. “Kami merasa kecewa karena upaya keras petani belum dibalas dengan manfaat ekonomi yang dijanjikan melalui mekanisme penjualan kredit,” tegasnya.

Menurutnya, situasi ini menimbulkan keraguan terhadap efektivitas sistem kredit yang diterapkan RSPO selama ini. Oleh karena itu, SPKS mendesak dilakukan evaluasi menyeluruh agar sistem kredit tersebut bisa lebih inklusif dan memberikan keuntungan nyata bagi seluruh petani sawit mandiri yang berkomitmen pada praktik berkelanjutan.

SPKS juga meminta agar sekretariat RSPO memperkuat perannya dalam memfasilitasi hubungan antara pembeli kredit dan petani, sehingga proses transaksi berlangsung transparan, adil, dan menguntungkan kedua belah pihak.

Lebih lanjut, Sabarudin memperingatkan bahwa jika kondisi ini terus berlanjut, semangat petani kecil untuk mempertahankan sertifikasi RSPO bisa menurun. Ia khawatir sistem ini justru akan semakin berpihak pada perusahaan besar yang memiliki rantai pasok langsung.

“Kondisi ini dapat mengurangi manfaat ekonomi bagi petani kecil yang telah berkomitmen pada prinsip keberlanjutan. Dalam jangka panjang, hal ini bisa menghambat upaya menciptakan sektor kelapa sawit berkelanjutan yang lebih inklusif di Indonesia,” pungkasnya.

Sumber: Antara (GA) 

BACA JUGA: Cadangan Beras Tertinggi Sepanjang Sejarah, Bulog Tegaskan Komitmen pada Petani Lokal