Saibumi.com (SMSI), Bandar Lampung — Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (EK-LMID) Bandar Lampung menyoroti kembali isu budaya feodalisme yang ramai diperbincangkan publik, menyusul tayangan program Expose Uncensored di Trans7 yang membahas relasi kuasa di lingkungan pendidikan pesantren.

Menurut EK-LMID, isu tersebut membuka ruang refleksi tentang bagaimana budaya feodalisme masih hadir dalam kehidupan sosial modern, termasuk di sektor pendidikan. Hal itu disampaikan oleh Deffa Agung, perwakilan EK-LMID Bandar Lampung, dalam pernyataannya kepada media, Selasa (28/10/2025).

Deffa menilai, feodalisme yang seharusnya sudah bergeser seiring kemajuan zaman justru masih dipelihara dalam sistem sosial dan ekonomi yang dikendalikan para pemodal. “Budaya feodalisme tidak benar-benar hilang. Ia hanya beradaptasi dalam bentuk baru melalui mekanisme ekonomi kapitalisme,” ujar Deffa.

BACA JUGA: Diksar Maut Unila, Ahli Hukum: Jangan Ada Perlakuan Istimewa untuk Pelaku!

Dalam pandangannya, sistem hierarki yang kaku dan penghormatan berlebihan terhadap figur otoritas—baik di lingkungan sosial, pendidikan, maupun politik—dapat menciptakan ketimpangan dan memperlambat kemajuan bangsa.

“Ketika penghormatan itu dijalankan tanpa ruang kritis, maka terbentuk relasi kuasa yang tidak seimbang. Inilah yang dalam teori Antonio Gramsci disebut hegemoni budaya, di mana kekuasaan dijaga bukan dengan paksaan, melainkan melalui pembentukan norma sosial yang membuat masyarakat tunduk secara sukarela,” jelasnya.

Deffa juga menegaskan bahwa kritik ini bukan ditujukan pada lembaga keagamaan atau ajaran agama tertentu, melainkan pada struktur sosial yang tumbuh di dalamnya. “Kita perlu memisahkan antara nilai keagamaan yang luhur dan praktik sosial yang mungkin masih membawa pola feodal. Kritik ini bertujuan agar lembaga pendidikan, termasuk pesantren, bisa menjadi ruang pembebasan dan kemajuan berpikir,” tegasnya.

Ia menambahkan, kapitalisme modern telah menemukan cara halus untuk mempertahankan pengaruhnya, bukan hanya lewat media dan teknologi, tapi juga melalui simbol-simbol moral dan sosial. “Masyarakat menjadi terbiasa memuja figur, bukan gagasan. Politik berubah menjadi panggung personal, sementara ekonomi dikendalikan oleh oligarki yang berbalut nilai-nilai sosial dan religius,” ujarnya.

Menurutnya, situasi ini berpotensi membuat masyarakat kehilangan arah berpikir kritis. “Kita menyanjung kesalehan tapi sering melupakan keadilan; memuliakan guru tapi menyingkirkan nalar. Padahal, nilai keagamaan sejatinya mengajarkan keseimbangan antara moralitas dan keadilan sosial,” kata Deffa.

Menutup pernyataannya, Deffa mengutip pandangan Vladimir Lenin dalam karyanya Negara, bahwa ketika kekuasaan politik dan keyakinan bercampur tanpa batas kritis, masyarakat bisa terjebak dalam kesadaran mistis—di mana kekuasaan dianggap suci dan tak boleh digugat.

“Sejarah menunjukkan, jika kekuasaan dijalankan tanpa ruang kritik, maka keadilan dan rasionalitas akan tergeser. Karena itu, budaya feodalisme harus dikritisi agar bangsa ini bisa tumbuh menjadi masyarakat yang adil dan berpikir maju,” pungkas Deffa.

BACA JUGA: Diksar Maut Unila, Ahli Hukum: Jangan Ada Perlakuan Istimewa untuk Pelaku!