Saibumi.com (SMSI), Bandar Lampung – Demisioner Mount Court Community (MCC) UIN Raden Intan, Ari Priyanto menilai satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka menunjukkan kemunduran demokrasi dan menguatnya oligarki di Indonesia.

“Satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran memperlihatkan bagaimana politik kekuasaan di Indonesia semakin kehilangan legitimasi moral dan sosialnya,” ujar Ari dalam refleksinya, Sabtu (25/10/2025).

Ia menilai, sejak Pemilu yang diwarnai dugaan kecurangan dan intervensi aparat, fondasi demokrasi menjadi rapuh. “Dampaknya, kekuasaan kini lebih berorientasi pada stabilitas dan pelanggengan kekuasaan, bukan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.

Menurut Ari, politik dan ekonomi kini saling mengikat kuat hingga menciptakan kebijakan yang berpihak pada pemodal besar. “Program pembangunan justru banyak menguntungkan segelintir elite bisnis yang dekat dengan penguasa,” ujarnya.

Ari menyebut arah kebijakan ekonomi yang berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam dan liberalisasi investasi menunjukkan negara lebih berfungsi sebagai alat akumulasi kapital ketimbang pelindung kepentingan publik.

Dalam bidang hukum, Ari menilai Indonesia tengah menuju pola autocratic legalism, di mana hukum digunakan untuk melegitimasi kekuasaan. “Banyak produk hukum lahir tanpa dialog publik yang memadai. Ketika hukum lebih melindungi korporasi daripada rakyat, di situ hukum kehilangan sifat keadilannya,” jelas Ari Ketua Umum MCC Periode 2022-2024.

Wajah militerisme, lanjut Ari, juga tampak jelas dalam rezim saat ini. Ia menyoroti bagaimana aparat dikerahkan secara berlebihan dalam menghadapi aksi-aksi massa sepanjang September lalu.

“Pendekatan kekuasaan yang represif itu menunjukkan bagaimana negara lebih memilih jalan kekerasan ketimbang dialog,” ujarnya.

Sepanjang aksi tersebut, sedikitnya 10 orang meninggal dunia, salah satunya Afan, yang tewas setelah tertindas mobil taktis Brimob. Ari menilai, peristiwa itu menjadi bukti bahwa kekuasaan hari ini semakin jauh dari prinsip kemanusiaan dan demokrasi yang berkeadilan.

Ia juga menyoroti berbagai kebijakan kontroversial yang mewarnai tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran. Di antaranya, rencana kenaikan PPN 12 persen yang akhirnya dibatalkan setelah menuai protes, pemangkasan anggaran kementerian dan transfer daerah yang dinilai melemahkan pelayanan publik, serta rencana alih fungsi hutan untuk proyek swasembada yang dikritik aktivis lingkungan karena berpotensi merusak ekosistem dan merugikan masyarakat adat.

“Ketika kebijakan publik lebih menguntungkan korporasi besar daripada rakyat, itu pertanda bahwa demokrasi kita sedang mundur,” kata Ari.

Lebih lanjut, Ari mengaitkan situasi tersebut dengan analisis Karl Marx tentang relasi antara ekonomi dan suprastruktur politik.

“Hukum dan politik berfungsi mempertahankan tatanan ekonomi kapitalistik yang menguntungkan kelas dominan, sementara rakyat pekerja dibiarkan berjuang dalam ketidakpastian ekonomi,” ujarnya.

Menurutnya, dominasi kapitalisme global juga memperdalam kesenjangan sosial. “Privatisasi, ketergantungan pada investasi asing, dan dominasi korporasi besar telah memperlebar jurang antara pemilik modal dan pekerja,” katanya.

Selain faktor ekonomi dan hukum, Ari juga menyoroti kekuasaan yang ditegakkan melalui hegemoni kultural. Ia menyebut media massa kini memainkan peran penting dalam membentuk kesadaran semu masyarakat.

“Narasi politik dan ekonomi yang disebarluaskan media sering dikendalikan oleh pemilik modal yang punya hubungan dengan elite politik,” jelasnya.

Menurut Ari, kontrol atas arus informasi membuat masyarakat menerima nilai-nilai kapitalistik seperti individualisme dan konsumtivisme sebagai hal yang wajar. “Dominasi ideologis berjalan halus tanpa perlu represi langsung,” katanya.

Untuk itu, Ari menegaskan perlunya membangun kesadaran kritis agar rakyat mampu membaca relasi kuasa di balik kebijakan publik. “Kaum intelektual dan aktivis harus menciptakan ruang kontra-hegemoni, tempat ide-ide pembebasan bisa tumbuh,” ujarnya.

BACA JUGA: Gubernur Lampung Mirzani Djausal Terima Penghargaan Tun Perak dari Konvensi DMDI