Saibumi.com (SMSI), Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) terus mendorong optimalisasi distribusi sapi antarpulau dengan memperluas trayek kapal ternak Camara Nusantara (CN). Upaya ini bertujuan untuk menekan disparitas harga, memperkuat konektivitas tol laut, serta meningkatkan efisiensi logistik hewan ternak di Indonesia.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan, Agung Suganda, menekankan pentingnya sinergi berkelanjutan antara Kementan dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam pengoperasian kapal ternak.

“Sebagai negara kepulauan, Indonesia membutuhkan sistem tol laut yang lebih efisien. Selain aspek teknis, desain pola distribusi juga harus dirancang agar biaya logistik lebih efektif,” ujar Agung saat menghadiri kegiatan di Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada (UGM), Sabtu (25/10/2025), dikutip dari Beritasatu

Agung juga mengajak pelaku swasta untuk turut berpartisipasi dalam penyediaan kapal angkut ternak, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada fasilitas pemerintah. Ia mencontohkan keberhasilan pihak swasta yang mengirim ayam hidup dari Bintan ke Singapura menggunakan kapal khusus dengan tingkat kematian hewan yang sangat rendah.

“Dalam perjalanan selama delapan jam, hanya satu ekor ayam yang mati. Ini membuktikan bahwa sistem pengiriman semacam ini layak diterapkan juga untuk ternak ruminansia,” jelasnya.

Sementara itu, pakar peternakan UGM, Tri Melasari, menilai keberadaan kapal CN memiliki kontribusi besar dalam menekan perbedaan harga sapi antara daerah produsen dan konsumen. Meski fluktuasi harga masih terjadi, transportasi laut ternak terbukti membantu menjaga kestabilan pasokan.

Dari sisi kesejahteraan hewan, kapal CN juga memenuhi standar animal welfare dengan tingkat penyusutan bobot sapi rata-rata hanya 6,27 persen—lebih rendah dibandingkan transportasi darat. Hal ini berkat tersedianya pakan dan air yang cukup, ventilasi yang baik, serta pengaturan kepadatan ternak yang sesuai.

Secara ekonomi, kapal CN dinilai layak secara finansial dengan rasio manfaat-biaya mencapai 1,243. Program ini turut mendorong pertumbuhan industri sapi potong di Nusa Tenggara Timur (NTT), memperluas akses pasar, dan meningkatkan kesejahteraan peternak di daerah. (GA)

BACA JUGA: DPR Minta Pemerintah Pusat dan Daerah Selaraskan Kebijakan Fiskal, Dana Mengendap Capai Rp234 Triliun