Saibumi.com (SMSI), Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mendukung langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menggeledah kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terkait penyidikan kasus dugaan korupsi ekspor limbah minyak kelapa sawit atau palm oil mill effluent (POME) tahun 2022.

Purbaya menegaskan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak akan mencampuri proses hukumyang tengah berjalan. Ia menilai tindakan Kejagung sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.

“Ya biar saja, itu kan orang lain yang periksa,” ujar Purbaya saat ditemui di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (24/10/2025), dikutip dari Beritasatu

Menurutnya, kasus dugaan korupsi tersebut memiliki kompleksitas tinggi karena melibatkan eksportir dengan modus yang cukup canggih serta memerlukan pembuktian laboratorium lebih lanjut.

“Kelihatannya eksportirnya cukup canggih, tetapi nanti pasti akan ada perdebatan soal buktinya. Jadi biarkan prosesnya berjalan,” imbuhnya.

Saat disinggung apakah Kemenkeu turut melaporkan dugaan praktik ilegal itu, Purbaya enggan menjawab. Namun ia menegaskan, Kemenkeu tidak akan menoleransi pelanggaran di lingkungan internalnya, termasuk di Bea Cukai.

“Kalau ada yang salah, ya salah saja. Tidaada perlindungan untuk itu,” tegasnya.

Sebelumnya, Tim Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung telah melakukan penggeledahan di kantor Bea Cukai pada Rabu (22/10/2025).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan, penggeledahan dilakukan untuk mencari informasi dan data yang berkaitan dengan dugaan korupsi ekspor POME

“Penggeledahan dilakukan di beberapa lokasi, tapi kami belum bisa merinci karena masih tahap penyidikan,” ujarnya di Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Anang memastikan hingga kini belum ada tersangka yang ditetapkan, mengingat penyidikan masih dalam tahap awal dan membutuhkan pendalaman lebih lanjut. (GA)

BACA JUGA: Gubernur Lampung Mirzani Djausal Terima Penghargaan Tun Perak dari Konvensi DMDI