Saibumi.com (SMSI), Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menindak tegas praktik impor ilegal yang merugikan negara. Ia menilai pendekatan hukum selama ini belum efektif memberikan efek jera bagi para pelaku.

Menurut Purbaya, mekanisme sanksi terhadap pelanggar perlu diubah. Ia menilai hukuman penjara saja tidak cukup, bahkan justru menambah beban negara. “Selama ini pelaku impor ilegal masuk penjara, tapi negara tidak dapat apa-apa. Saya malah rugi, sudah keluar biaya buat memusnahkan barang, tambah lagi harus menanggung biaya makan narapidana,” ujarnya di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (22/10/2025), dikutip dari Beritasatu

Karena itu, Purbaya mendorong penerapan sanksi finansial agar negara tetap mendapatkan pengembalian dari kerugian yang ditimbulkan. Ia meyakini denda dan restitusi akan menciptakan efek jera yang lebih kuat dibanding hukuman penjara semata.

Selain memperkuat penegakan hukum, pemerintah juga akan meningkatkan sistem pengawasan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Purbaya menyebut akan membangun command center yang terhubung secara real time dengan seluruh sistem di Kementerian Keuangan. Fasilitas ini akan dilengkapi teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi pola pelanggaran dan manipulasi nilai transaksi sejak dini.

“Ke depan dari command center, saya bisa langsung lihat kapal di pelabuhan sedang apa, isinya apa. Sistem ini akan dibuat terkoneksi penuh,” jelasnya.

Ia menambahkan, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari inspeksi ke Lembaga National Single Window (LNSW) yang dilakukan sehari sebelumnya. Purbaya menyebut sistem digital LNSW akan dikembangkan menjadi pusat analisis perdagangan yang dilengkapi tim ahli lintas disiplin.

“LNSW akan kita jadikan think tank perdagangan. Nanti dibentuk tim berisi sekitar 10 orang pakar, termasuk ahli matematika dan analisis data, untuk mendeteksi potensi kebocoran perdagangan,” pungkasnya. (GA)

BACA JUGA: Pupuk Turun Harga Mulai Hari Ini, Kementan Pastikan Tanpa Kebocoran dan Tambah Subsidi