Saibumi.com (SMSI), Bandar Lampung – Dua akademisi nasional, Prof. Masduki Ali dari Universitas Islam Indonesia (UII) dan Dr. Dedy Hermawan dari Universitas Lampung, menekankan pentingnya membangun komunikasi politik yang etis, terukur, dan berbasis data.

Keduanya menjadi narasumber dalam Lokalatih Strategi Komunikasi Politik bagi Anggota DPRD Kota Bandar Lampung yang digelar oleh Yayasan Satunama Yogyakarta, Jumat (17/10/2025), di Hotel Emersia, Bandar Lampung.

Prof. Masduki: Krisis Komunikasi Politik Harus Diantisipasi

Dalam paparannya, Prof. Masduki Ali menyoroti banyaknya persoalan politik yang berawal dari kesalahan komunikasi publik.

“Kita sedang menghadapi krisis komunikasi politik. Banyak pejabat atau anggota dewan tersandung masalah bukan karena kebijakan yang buruk, tapi karena cara menyampaikan pesan yang keliru,” ujarnya.

Ia mencontohkan bagaimana satu pernyataan yang salah konteks dapat memicu krisis kepercayaan publik dan bahkan mencoreng nama lembaga.

“Begitu satu anggota DPRD terlibat kontroversi, reputasi institusinya ikut rusak. Karena itu, komunikasi publik harus dirancang dengan matang, memperhatikan tujuan, audiens, dan dampaknya,” jelasnya.

Masduki juga mengingatkan pentingnya membangun engagement positif di media sosial.

“Setiap pernyataan di ruang digital bisa membangun kepercayaan publik, tapi juga bisa menimbulkan krisis. Di sinilah pentingnya etika komunikasi publik,” katanya.

Dr. Dedy Hermawan: Komunikasi Publik Harus Produk Institusi, Bukan Pribadi

Sementara itu, Dr. Dedy Hermawan menyoroti perlunya komunikasi publik yang terstruktur dan terkoordinasi di lingkungan pemerintahan.

“Komunikasi publik tidak boleh spontan atau individual, melainkan harus menjadi produk institusi,” tegasnya.

Menurutnya, setiap kebijakan dan pernyataan publik seharusnya lahir dari rapat resmi dan pembahasan internal lembaga agar memiliki legitimasi dan arah yang jelas.

“Kebijakan itu bukan produk pribadi, tapi produk sistem. Kalau komunikasi dilakukan tanpa koordinasi, lembaga yang kena dampaknya,” ujarnya.

Soroti Kasus Pernyataan Kontroversial dan Lemahnya Koordinasi

Dedy menyinggung sejumlah kasus komunikasi publik yang menimbulkan polemik karena kurangnya koordinasi antarpejabat.

“Kadang kita ragu, apakah pernyataan itu hasil dari institusi atau reaksi spontan pribadi pejabat. Ini berbahaya, karena publik menilai pemerintah sebagai satu kesatuan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti lemahnya sinergi komunikasi antara eksekutif dan legislatif.

“Meski disebut mitra, hubungan pemerintah dan DPRD seharusnya berbasis prinsip check and balance. Kalau hanya mitra formal, pengawasan tidak akan tajam,” tambahnya.

Dedy menegaskan pentingnya kebijakan publik berbasis bukti (evidence-based policy), terutama untuk isu disabilitas.

“Kalau pemerintah ingin membuat program untuk disabilitas, datanya harus lengkap jumlah, kondisi, hingga kebutuhan mereka,” jelasnya.

Menurut data BPS tahun 2024, terdapat sekitar 2.200 penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung. Data ini, katanya, seharusnya menjadi dasar perencanaan dan penganggaran program daerah.

Ia mengapresiasi langkah Pemkot Bandar Lampung yang berencana membuka sekolah gratis bagi anak difabel, namun mengingatkan pentingnya pengawasan agar program benar-benar terealisasi.

“Bandar Lampung bisa belajar dari kota seperti Surabaya, Bandung, atau Yogyakarta yang sudah mendapat penghargaan sebagai kota ramah disabilitas,” ujarnya.

Komitmen, Struktur, dan Kultur Jadi Kunci

Menutup paparannya, Dedy menegaskan bahwa keberhasilan komunikasi publik dan kebijakan inklusif bergantung pada tiga pilar utama: komitmen pimpinan, struktur kelembagaan yang inklusif, dan kultur birokrasi yang terbuka terhadap kolaborasi.

“Kalau komitmen kuat dan didukung struktur serta kultur yang baik, kebijakan inklusif akan berjalan. Pemerintah, DPRD, dan masyarakat sipil harus bersama memastikan isu disabilitas dan komunikasi publik jadi perhatian bersama,” pungkasnya.

BACA JUGA: Yayasan Satunama Yogyakarta Gelar Lokalatih Strategi Komunikasi Politik untuk DPRD Bandar Lampung