Saibumi.com (SMSI), Jakarta – Direktur Insight Kadin Indonesia Institute, Fakhrul Fulvian, menilai bahwa kebijakan Kementerian Keuangan yang menempatkan dana sebesar Rp200 triliun di sektor perbankan hanya akan memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian apabila diarahkan melalui pembiayaan yang produktif dan berorientasi pada pengambilan risiko yang terukur.

Menurut Fakhrul, dana negara tersebut seharusnya dimanfaatkan untuk mendorong keberanian lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor riil, bukan sekadar mempertebal likuiditas bank tanpa menghasilkan aktivitas ekonomi baru.

“Masalah utama kita bukan kekurangan uang, melainkan kurangnya keberanian menyalurkannya secara sehat. Jika dana ini hanya berhenti di deposito atau reverse repo, efeknya akan sangat terbatas,” ujarnya di Jakarta, Selasa (7/10/2025), dikutip dari antaranews.com.

Ia menilai, agar kebijakan ini memberikan efek optimal, pemerintah perlu menggandeng lembaga keuangan non-bank seperti modal ventura, yang memiliki kemampuan mengambil risiko secara terukur. Menurutnya, stimulus fiskal perlu diperluas menjadi ekosistem kolaboratif berbagi risiko (risk-sharing ecosystem) yang melibatkan pemerintah, perbankan, lembaga penjamin, dan industri modal ventura.

Fakhrul menjelaskan bahwa sistem pembiayaan di Indonesia selama ini masih didominasi perbankan yang bersifat konservatif, sementara lembaga pembiayaan berbasis ekuitas belum diberdayakan secara maksimal.

“Modal ventura dapat menjadi lapisan keberanian dalam sistem keuangan nasional. Bank menjaga likuiditas, pemerintah menanggung sebagian risiko, dan venture capital menyalurkan dana ke sektor inovatif. Inilah peran yang selama ini hilang, jembatan antara kebijakan fiskal dan dunia usaha,” tuturnya.

Ia menambahkan, modal ventura berpotensi besar untuk mendorong pembiayaan pada sektor-sektor dengan prospek tinggi tetapi belum sepenuhnya bankable, seperti pertanian modern, industri hijau, logistik, dan manufaktur daerah.

Fakhrul berpendapat, apabila sebagian kecil dari dana Rp200 triliun itu disalurkan melalui mekanisme kolaboratif bersama modal ventura, maka efek penggandanya (multiplier effect) akan jauh lebih besar dibanding penyaluran kredit konvensional.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya reformasi regulasi agar industri modal ventura dapat berkembang lebih luas. Fakhrul mengusulkan agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerapkan sistem perizinan bertingkat (tiered licensing) yang memungkinkan berdirinya micro venture fund dengan modal awal Rp5–10 miliar.

“Selama ini regulasi memperlakukan modal ventura seperti lembaga keuangan biasa, padahal venture capital adalah mesin keberanian. Jika izin dibuat lebih fleksibel dan bertingkat, ekosistemnya bisa tumbuh dari bawah,” jelasnya.

Fakhrul juga menilai, berkembangnya industri modal ventura yang sehat dapat menarik kembali dana milik investor domestik dan diaspora yang selama ini tersimpan di luar negeri.

Sebagai contoh, ia menyinggung sejumlah negara yang telah sukses mengintegrasikan dana publik dengan instrumen modal ventura, di antaranya Singapura melalui Heliconia Capital (Temasek Holdings), Korea Selatan dengan Growth Ladder Fund, dan Prancis lewat Bpifrance yang menyalurkan dana pemerintah melalui mekanisme co-investment dengan sektor swasta.

“Negara-negara maju memadukan uang negara dengan keberanian pasar. Indonesia perlu menciptakan versinya sendiri. Dana Rp200 triliun ini bisa menjadi langkah awal menuju model venture-based development,” ujarnya.

Fakhrul menegaskan, efektivitas kebijakan fiskal tidak hanya diukur dari cepatnya penyerapan anggaran, tetapi dari kemampuan kebijakan tersebut menumbuhkan keberanian berinvestasi dan berinovasi di kalangan pelaku usaha.

“Kebijakan fiskal seharusnya bukan sekadar memindahkan dana, tetapi menyalurkan keberanian untuk menggerakkan ekonomi. Venture capital adalah instrumen keberanian yang bisa diukur — dan di sinilah uang negara benar-benar bekerja,” pungkasnya. (GA)

BACA JUGA: DPR Dorong Reformasi Polri Menyentuh Akar Budaya dan Sistem Pengawasan Internal