Saibumi.com (SMSI), Jakarta - Sepanjang satu tahun terakhir, KontraS mencatat sedikitnya 85 peristiwa kekerasan yang melibatkan anggota TNI.

Temuan tersebut diungkap dalam forum konferensi pers bertajuk “Menyikapi HUT ke-80 TNI: Mendesak Militer Kembali ke Barak” di kantor Imparsial, Jakarta Selatan, Sabtu (4/10/2025), dikutip dari cnnindonesia.com.

Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, menjelaskan bahwa dari total peristiwa yang tercatat, 182 orang menjadi korban, terdiri dari 64 korban luka, 31 meninggal dunia, dan 87 korban lainnya mengalami intimidasi maupun teror.

“Selama satu tahun terakhir, kami mencatat setidaknya ada 35 kasus penganiayaan, 19 intimidasi, 13 penyiksaan, 11 penembakan, serta 7 kasus kekerasan seksual yang dilakukan anggota TNI,” ujar Dimas.

Ia menambahkan, lebih dari separuh atau sekitar 62 persen kasus terjadi setelah pengesahan RUU TNI pada Maret 2025.

Dalam laporan itu, Papua disebut sebagai episentrum kekerasan, mencatat 23 insiden dan 67 korban sepanjang periode pemantauan.

KontraS menyimpulkan bahwa kekerasan oleh aparat di wilayah timur Indonesia masih menjadi persoalan kronis yang belum tertangani secara serius.

Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, KontraS menyampaikan sejumlah rekomendasi penting.

Pertama, Panglima TNI diminta memperkuat pengawasan internal dan memberi sanksi tegaskepada prajurit yang terbukti melakukan kekerasan maupun pelanggaran HAM.

Kedua, TNI perlu meninjau ulang penempatan pasukan di Papua agar masyarakat sipil tidak kembali menjadi korban akibat konflik bersenjata.

KontraS juga menekankan pentingnya dialog kebangsaan yang melibatkan unsur pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, tokoh adat, dan tokoh agama, guna mendorong penyelesaian damai dan pembangunan berkelanjutan di Papua.

Selain itu, lembaga tersebut mendesak pemerintah menghentikan pelibatan TNI dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan meninjau ulang pembentukan Brigade serta Batalion Teritorial Pembangunan.

Laporan tahunan ini disusun menjelang peringatan HUT ke-80 TNI pada 5 Oktober 2025.

KontraS menyebut laporan tersebut merupakan hasil pemantauan terhadap kasus kekerasan, pembentukan satuan baru, putusan pengadilan militer, pengiriman pasukan ke Papua, serta intervensi militer di ranah sipil dan akademik, berdasarkan data pemberitaan media selama periode pemantauan satu tahun terakhir. (GA)

BACA JUGA: Kultur Kekerasan dan Politisasi Jadi Sorotan dalam Forum Reformasi Polri