Saibumi.com (SMSI), Bandar Lampung – Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (LMID) Universitas Lampung menggelar diskusi publik bertajuk “Pendidikan Gratis, Harapan Nyata atau Halu Semata?” pada Rabu (16/7/2025), sebagai bentuk dukungan terhadap judicial review yang diajukan LMID Nasional ke Mahkamah Konstitusi terkait kebijakan pendidikan berbayar.

Ketua Umum LMID Nasional, Tegar Afriansyah menilai Pasal 11 Ayat 2 RUU Sisdiknas diskriminatif karena hanya mewajibkan negara memfasilitasi pendidikan usia 7–15 tahun. Ia menegaskan, pendidikan adalah hak semua warga tanpa batas usia dan jenjang.

Ketua LMID Bandar Lampung, Wahyu, menyoroti komersialisasi pendidikan dan mahalnya biaya pendidikan dasar, termasuk harga buku. Ia juga menyebut beasiswa kerap digunakan untuk membungkam suara kritis mahasiswa. “Saya sendiri penerima beasiswa, tapi tetap bersuara karena ini soal hak,” katanya.

BACA JUGA: Mahasiswa UBL Sabet Tiga Emas dan Tiga Perak di Kejuaraan Nasional Tinju "Bhayangkara Boxing Clash 2025"

Peserta diskusi, Hanny, menyarankan pentingnya kampanye digital terpadu dan pelibatan masyarakat luas dalam perjuangan pendidikan gratis. Sementara Adi, yang pernah studi di Malaysia dan Vietnam, menyoroti kuatnya landasan ideologis di negara-negara tersebut dalam menjamin akses pendidikan hingga perguruan tinggi.

Perwakilan LMID Nasional, Dea, menyoroti bahwa 68–70 persen lulusan SMA tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Ia menyebut pendidikan tinggi harus menjadi hak, bukan privilese. Senada, Damar mendorong peningkatan kualitas pendidikan dasar seperti di Denmark dan Islandia sebagai langkah awal pemerataan.

Dona dari Solidaritas Perempuan Sebay Lampung menyoroti dampak pendidikan mahal terhadap perempuan, khususnya ibu rumah tangga. Ia juga mengkritik kurikulum yang tak kontekstual dan praktik nepotisme di dunia pendidikan.

Sementara Bobi dari IKMAPAL menyatakan bahwa pendidikan gratis di Papua masih jauh dari kenyataan. Ia menilai otonomi khusus belum menjamin akses pendidikan yang adil di wilayah timur Indonesia.

Peserta lain, Samsul, menegaskan sikap LMID yang konsisten menolak liberalisasi pendidikan dan mendorong negara menjamin akses pendidikan tanpa hambatan ekonomi.

Selain sebagai forum kritik, diskusi ini juga menjadi ruang konsolidasi untuk memperkuat gerakan mahasiswa lintas kampus dalam menyuarakan isu pendidikan sebagai hak dasar. Beberapa peserta mengusulkan dibentuknya aliansi kampus untuk mengawal isu pendidikan gratis di tingkat lokal dan nasional.

Wahyu menutup diskusi dengan menyerukan perlunya gerakan kolektif yang tidak berhenti di forum akademik. “Perjuangan pendidikan gratis harus jadi gerakan politik rakyat. Ini bukan sekadar wacana, tapi tuntutan yang harus kita menangkan bersama,” tegasnya.

BACA JUGA: Mahasiswa UBL Sabet Tiga Emas dan Tiga Perak di Kejuaraan Nasional Tinju "Bhayangkara Boxing Clash 2025"