Saibumi.com (SMSI), Bandar Lampung - Eksekutif Komisariat LMID Universitas Lampung menyatakan penolakan keras terhadap segala bentuk upaya penulisan ulang sejarah Republik Indonesia, yang dinilai sebagai bentuk pengaburan atas catatan kelam pelanggaran HAM. Sikap tegas ini disampaikan langsung oleh Ketua Kota LMID Bandar Lampung, Wahyu Eka Saputra, di sekretariat LMID, Kamis (19/06/2025).

Menurut Wahyu Eka Saputra, penulisan ulang sejarah berpotensi besar menimbulkan bias terhadap fakta-fakta sejarah, terutama menyangkut kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di masa lalu. Salah satu contoh nyata yang dikhawatirkan akan dihapus atau dipelintir adalah tragedi kekerasan seksual dan pembunuhan terhadap perempuan-perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998. Padahal, peristiwa tersebut telah dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat oleh Komnas HAM, dan ditegaskan kembali oleh Presiden B.J. Habibie saat itu.

“Kami menolak secara tegas segala bentuk penulisan ulang sejarah yang berupaya membelokkan atau menghapuskan catatan kelam pelanggaran HAM. Upaya ini kami nilai sebagai tindakan yang hanya menguntungkan kepentingan politik penguasa dan mengkhianati perjuangan korban yang hingga hari ini belum mendapatkan keadilan,” tegas Wahyu.

Senada dengan itu, Zahra, selaku Kepala Departemen Pendidikan dan Kaderisasi LMID Unila, menekankan pentingnya sikap kritis terhadap upaya manipulasi sejarah.

“Pernyataan sikap ini sangat penting karena kita melihat adanya bahaya besar dari revisi sejarah yang mengaburkan atau menghapus jejak pelanggaran HAM yang belum tuntas. Tanpa adanya kritik dan penolakan, pelanggaran yang disembunyikan melalui narasi sejarah baru akan terus berulang. Oleh karena itu, kami menilai perlu ada keberanian untuk bersuara, mengawal kebenaran sejarah, dan memperjuangkan keadilan bagi para korban—baik di masa lalu, masa kini, maupun di masa mendatang,” ujar Zahra.

Sebagai bagian dari gerakan mahasiswa yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia, LMID Universitas Lampung menegaskan komitmennya untuk terus mengawal narasi sejarah agar tidak direduksi menjadi alat legitimasi kekuasaan. Sejarah adalah milik rakyat, dan setiap luka bangsa harus diakui, diingat, dan dipertanggungjawabkan.

BACA JUGA: Mahasiswi PTN Asal Way Kanan Ditemukan Tewas Diduga Usai Lakukan Aborsi Mandiri di Kamar Kos