Saibumi.com (SMSI), Bandar Lampung – Konflik internal manajemen PT San Xiong Steel Indonesia di Lampung Selatan terus berdampak serius terhadap kesejahteraan ratusan buruh. Hingga pertengahan Juni 2025, para pekerja belum menerima upah selama hampir tiga bulan, sejak April hingga Juni. Tidak hanya itu, iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan pun tertunggak, membuat buruh harus membayar biaya rawat inap dari kantong pribadi.

Perusahaan diketahui tidak lagi beroperasi sejak 27 Maret 2025. Namun, fasilitas pabrik tetap dijaga ketat oleh aparat keamanan. Bahkan, menurut keterangan dari serikat buruh, pihak kepolisian pun tidak dapat masuk ke dalam area pabrik.

“Buruh sampai sekarang masih rawat inap tapi tetap harus bayar sendiri. BPJS-nya hanya dibayar untuk nama saja, tapi manfaatnya nggak bisa kami pakai. Semua, sekitar 320-an orang belum digaji sejak April,” ungkap Ketua Serikat Buruh PT San Xiong Steel, Hadi Solihin.

BACA JUGA: Gudang BBM Ilegal di Pesawahan Dilalap Api, Rumah Warga Ikut Terbakar

Dalam aksi unjuk rasa terbaru di DPRD Provinsi Lampung pada Kamis (12/06/2025), Hadi bersama perwakilan buruh lainnya menyampaikan langsung tuntutan mereka kepada anggota Komisi V DPRD, yakni Deni Ribowo dan Muhammad Junaidi. Aksi itu turut didampingi oleh Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Baja Indonesia-Konfederasi Serikat Nasional (FPSBI-KSN), Yohanes Joko Purwanto.

Hadi menjelaskan, alasan dari manajemen baru yang dipimpin oleh Finny Fong adalah keinginan untuk menjalankan proses secara transparan. Mereka menghendaki audit dilakukan terlebih dahulu sebelum mengambil alih dan menjalankan kembali operasional perusahaan. Namun, hingga kini belum ada kepastian kapan audit itu dimulai.

“Katanya audit dulu supaya proses pengambilalihan dari manajemen lama ke yang baru itu terang. Tapi kapan auditnya juga nggak jelas. Kita disuruh nunggu tanpa kepastian, padahal keluarga kami sudah mulai kelaparan di rumah,” tegas Hadi.

Dari sisi advokasi buruh, Iwan Sitorus menyampaikan bahwa manajemen baru tidak bisa membayar upah karena rekening perusahaan diblokir oleh Polda Lampung. Pemblokiran itu membuat tidak ada biaya operasional, termasuk untuk membayar gaji dan melanjutkan produksi.

“Produksi sudah berhenti sejak akhir Maret. Tidak ada aktivitas. Bahkan Kapolres pun pernah tidak diperbolehkan masuk. Ini yang membuat kami bingung, sebenarnya ada apa di balik perusahaan ini? Kenapa pemerintah daerah dan penegak hukum terkesan membiarkan?” tutur Iwan.

Ia menambahkan bahwa DPRD Provinsi Lampung melalui Komisi V telah berjanji untuk segera memanggil manajemen baru dan pihak BPJS guna menindaklanjuti keluhan buruh. Anggota dewan juga berencana berkoordinasi langsung dengan Kementerian Ketenagakerjaan.

“Kami sudah mengadu ke Bupati, Gubernur, Polda. Tapi semua hanya menunggu proses hukum. Kami ini hidup, butuh makan, anak-anak butuh sekolah. Masa harus terus-terusan digantung?” ucapnya.

Iwan juga menyesalkan sikap pemerintah daerah yang menurutnya tidak tegas terhadap persoalan ini. “Mereka hanya mengatakan proses hukum belum selesai. Tapi itu bukan alasan untuk mengabaikan kewajiban terhadap buruh.”

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi V DPRD Lampung Deni Ribowo menyatakan bahwa negara tidak boleh membiarkan rakyatnya menderita. “Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Ketika buruh tidak bisa beli beras dan anak-anaknya tidak bisa sekolah, ini jadi ancaman nyata bagi kehidupan mereka,” ujarnya.

Sementara itu, Muhammad Junaidi menegaskan bahwa DPRD tetap berkomitmen memperjuangkan hak-hak buruh. Ia optimis bahwa pihak perusahaan tidak akan mengabaikan kewajiban mereka.

“Walau tidak beroperasi, buruh masih melakukan absensi harian. Ini bukti bahwa mereka tetap menganggap buruh sebagai bagian dari perusahaan. Maka, kami harap dalam waktu dekat ada solusi untuk permasalahan ini,” kata Junaidi.

BACA JUGA: Gudang BBM Ilegal di Pesawahan Dilalap Api, Rumah Warga Ikut Terbakar