Logo Saibumi

Refleksi 100hari Gubernur, HMI Bandarlampung Soroti 13 Soal: dari Tambang Ilegal hingga Jalan Rusak jadi Tuntutan

Refleksi 100hari Gubernur, HMI Bandarlampung Soroti 13 Soal: dari Tambang Ilegal hingga Jalan Rusak jadi Tuntutan

Aksi HMI Bandarlampung di depan kantor Pemerintahan Provinsi Lampung pada Senin 2 Juni 2025. Foto : Ist

Saibumi.com (SMSI), Lampung - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandar Lampung menggelar Aksi Jilid I Refleksi 102 Hari Kerja Gubernur di Kantor Pemerintah Provinsi (Pemrov) pada Senin 2 Juni 2025. Mereka membawa sebanyak 13 tuntutan penting sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja awal pemimpin dan orang nomer satu di tanah berjuluk saibumi ruwa jurai yakni Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.

Aksi ini merupakan bentuk tanggung jawab moral HMI untuk menyuarakan persoalan rakyat, terutama pada sektor-sektor krusial mulai dari persoalan lingkungan hidup, tambang ilegal, pendidikan, pertanian, dan infrastruktur.

13 Masalah yang Jadi Sorotan HMI

BACA JUGA: Kebenaran Dibungkam: Mahasiswa Ungkap Dugaan Obstruction of Justice di FEB Unila

Dalam dokumen refleksi yang diserahkan, HMI membeberkan 13 permasalahan utama:

  1. Tambang ilegal masih bebas beroperasi meski telah disegel.
  2. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum merata di sekolah-sekolah.
  3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung terendah se-Sumatra.
  4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat rendah, hanya 6% dari APBD.
  5. Peredaran rokok ilegal masif dan tidak ditindak.
  6. Peran Lampung sebagai lumbung pangan tidak berdampak ke petani.
  7. Kasus pelecehan seksual terhadap anak masih tinggi.
  8. Infrastruktur jalan rusak parah dan perbaikannya tidak transparan.
  9. Harga singkong dan jagung anjlok, merugikan petani.
  10. Proyek Kota Baru mangkrak dan terbengkalai.
  11. Energi terbarukan belum terealisasi secara konkret.
  12. Konflik agraria di lahan register masih tinggi.
  13. Ketimpangan pembangunan antarwilayah belum teratasi.

Selain itu, Ketua Umum HMI Cabang Bandar Lampung, Tohir Bahnan Al Fatih, menyebut bahwa aksi ini juga dilakukan menyusul sikap dari banyak dinas teknis tidak responsif dalam menampung aspirasi-aspirasi mahasiswa.

"Beberapa dinas yang menaungi hal-hal tersebut tidak pernah menerima masukan dari HMI Cabang Bandar Lampung. Maka kami langsung bawa ke Pak Gubernur," tegasnya.

Audiensi Diterima Langsung Gubernur

Sementara usai aksi, perwakilan HMI diterima langsung oleh Gubernur Lampung dalam audiensi resmi. Dalam pertemuan itu Ia menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh kajian yang disampaikan.

"Alhamdulillah Pak Gubernur telah menerima aksi dari HMI Cabang Bandar Lampung, yaitu refleksi 100 hari pemerintahan Provinsi Lampung. Kajian-kajian yang kami sampaikan insya Allah akan ditindaklanjuti oleh Pak Gubernur," ujar Tohir.

Tenggat Tujuh Hari, HMI Siap Lakukan Evaluasi Lanjutan

HMI menegaskan telah memberi tenggat waktu satu minggu untuk menunggu langkah konkret dari Gubernur. Jika tidak ada progres, aksi lanjutan bukan tidak mungkin digelar.

"Di dalam draf sudah kami sampaikan bahwa tenggat waktunya itu satu minggu. Kalau tidak ada tindak lanjut dari Pak Gubernur atau Pemerintah Provinsi Lampung, maka kami akan mengevaluasi dan mempertimbangkan langkah berikutnya," pungkas Tohir. (*)

BACA JUGA: Kebenaran Dibungkam: Mahasiswa Ungkap Dugaan Obstruction of Justice di FEB Unila

Saibumi.com

merupakan portal berita Indonesia, media online Indonesia yang fokus kepada penyajian berbagai informasi mengenai berita online Indonesia baik dalam bentuk news (berita), views (artikel), foto, maupun video.

Newsletter Saibumi

BERLANGGANAN BERITA