Saibumi.com (SMSI), Bandar Lampung - Aliansi FEB Menggugat bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung (BEM Unila) menyerukan tindakan tegas terhadap dugaan kasus kekerasan dan pembungkaman yang terjadi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Lampung. Mereka menyebut bahwa insiden ini mencerminkan kegagalan struktural kampus dalam menjamin keamanan dan keadilan bagi mahasiswa.

Kasus ini bermula dari dugaan kekerasan dalam kegiatan kemahasiswaan di bawah naungan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM-F) Mahasiswa Ekonomi Pecinta Lingkungan (MAHEPEL). Kegiatan tersebut diduga melibatkan kekerasan fisik dan psikis terhadap peserta, serta tindakan sistematis untuk membungkam korban.

“Kejadian ini bukan sekadar insiden internal, tetapi bentuk nyata dari bagaimana kekuasaan dapat bekerja menindas, membungkam, dan menghalangi keadilan jika tidak ada keberanian untuk melawan,” tulis pernyataan resmi dari Aliansi FEB Menggugat, Senin (02/01/2025).

BACA JUGA: Survei Integritas KPK 2024, Lampung Selatan Terbaik Kedua di Lampung

Menurut mereka, pembungkaman melibatkan berbagai pihak kampus, termasuk dekanat. Mereka menduga adanya praktik obstruction of justice yang dilakukan oleh pejabat kampus, yang disebut aktif menghalangi korban dan saksi untuk bersuara serta berupaya menutupi pelanggaran yang terjadi.

Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan langkah konkret, aliansi ini telah melaporkan kasus tersebut secara resmi kepada Gubernur Lampung. Mereka juga menyerahkan dokumen-dokumen yang menunjukkan struktur tanggung jawab dalam kegiatan yang memicu kekerasan, termasuk nama-nama pejabat kampus yang diduga mengetahui atau bahkan mengesahkan kegiatan tersebut.

Menanggapi laporan tersebut, Gubernur Lampung dikabarkan merespons serius dan telah meneruskan informasi ini kepada anggota Komisi X DPR RI, Ruby Aryati. Gubernur juga disebut telah meminta langsung Kapolda Lampung, Irjen. Pol. Helmy Santika, untuk menangani kasus ini secara langsung.

“Gubernur menyampaikan bahwa kasus ini tidak bisa dianggap sepele dan harus ditindaklanjuti dengan mekanisme yang adil dan transparan,” tulis siaran pers itu.

Aliansi mahasiswa mendesak agar Polda Lampung segera turun tangan untuk menyelidiki aspek pidana dari kasus ini, serta memberikan perlindungan terhadap korban. Mereka menekankan bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku langsung, melainkan juga menjangkau pihak-pihak yang terlibat dalam upaya pembungkaman.

“Kami menuntut agar aparat penegak hukum tidak hanya menindak pelaku langsung, tetapi juga mereka yang terlibat dalam menutupi, membiarkan, atau bahkan menginisiasi upaya pembungkaman terhadap para korban,” tegas mereka.

Pihak kampus sendiri telah membentuk tim investigasi internal. Namun, mahasiswa menyatakan keraguan atas independensi dan transparansi tim tersebut. Hingga kini, menurut mereka, tidak ada kejelasan mengenai waktu kerja tim, ruang lingkup penyelidikan, maupun mekanisme pelaporan kepada publik.

“Kami sudah beberapa kali menyampaikan permintaan timeline dan transparansi proses, namun tidak pernah diberikan kejelasan,” ujar perwakilan Aliansi FEB Menggugat. “Kecurigaan ini bukan tanpa dasar, sebab pernyataan dekan yang sempat beredar menunjukkan harapan agar hasil investigasi akan membebaskan mereka dari tanggung jawab.”

Lebih jauh, mereka menyerukan agar organisasi mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan tersebut dibekukan, serta pejabat kampus yang terbukti melindungi pelaku kekerasan diberi sanksi tegas.

“Tekad kami sederhana: tidak akan ada lagi korban yang dibungkam, tidak akan ada lagi pelaku yang bebas, dan tidak akan ada lagi kampus yang bersembunyi di balik birokrasi untuk menutupi pelanggaran,” tutup pernyataan mereka.

BACA JUGA: Survei Integritas KPK 2024, Lampung Selatan Terbaik Kedua di Lampung