Logo Saibumi

Masyarakat Petani Penggarap Lahan Kota Baru Minta SK Gubernur Tentang Sewa Dicabut

Masyarakat Petani Penggarap Lahan Kota Baru Minta SK Gubernur Tentang Sewa Dicabut

Saibumi.com (SMSI), Bandar Lampung - Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Bandar Lampung, Sumaindra Jarwadi mengatakan, unjuk rasa yang dilaksanakan para masyarakat Masyarakat Petani Penggarap di Lahan Kota Baru pihaknya mendampingi apa yang dituntut oleh para massa aksi yang menolak kebijakan Gubernur Lampung yang memberlakukan sewa terhadap lahan Kota Baru. 

 

BACA JUGA: Pj Bupati Mesuji Hingga Mantan Bupati Way Kanan Diperiksa KPK Terkait Kasus Karomani 

"Ratusan petani dari tiga desa lakukan aksi massa penolakan di komplek Pemerintah Provinsi Lampung Kebijakan yang tidak bijak tersebut cenderung kan meminggirkan para petani yang mayoritas berasal dari Desa Sinar Rejeki, Desa Sindang Anom dan Desa Purwotani dan sebagian kecil dari daerah di sekitar tiga desa tersebut," ungkapnya, Kamis (24/11/2022). 

 

Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa aktifitas penggarapan lahan untuk pertanian di wilayah Kota Baru tidak semerta-merta dilakukan oleh masyrakat, lahan yang sebelumnya merupakan wilayah kehutanan yakni Register 40 Gedong Wani tersebut memiliki sejarah panjang yang melekat dengan masyarakat disana. 

 

"Dinamika pengelolaan lahan di wilayah Kota Baru tak terlepas dari peran masyarakat yang telah membuka lahan sejak 1960an yang kemudian pada tahun 1970 terbitlah izin pengelolaan lahan kehutanan dan Dinas Kehutanan kala itu kepada beberapa perusahaan yang salah satunya adalah PT Mitsugoro yang kemudian melakukan penanaman palawija (jagung, sorgum, dan singkong)," jelasnya. 

 

Kemudian, hingga pada tahun 1984 PT Mitsugoro pun bangkrut dan meninggalkan lahan dengan menyisakan HGU 20 tahun, yang kemudian pengelolaan lahan dilanjutkan oleh LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) Selain meninggalkan lahan, sebagian masyarakat lainnya tidak memiliki pilihan lain selain bekerja pada PT Mitsugoro dan LIPI sebagai buruh upah yang bekerja merawat tanaman pertanian milik perusahaan.

 

"Reformasi 1998 menjadi titik balik masyarakat untuk melakukan reclaiming atau penguasaan lahan kembali di wilayah itu. Tahun 2001 masyarakat juga sempat dilibatkan dalam pembinaan oleh pemerintah melalui Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN), bahwa masyarakat melakukan penanaman tanaman tajuk tinggi, tajuk rendah dan tajuk sedang sebagai bentuk rehabilitasi Kawasan hutan," tuturnya.  

 

Selanjutnya, Sumaindra menambahkan, aktifitas penggarapan tersebut terus dilakukan hingga hari ini meskipun dalam perjalannya pada tahun tahun 2011 Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan kebijakan pembangunan kota baru untuk pusat pemerintahan Provinsi Lampung seluas 1300 Ha, melalui Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 Sampai dengan tahun 2029. 

 

"Wilayah yang tadinya merupakan bagian dari kawasan hutan Register 40 tersebut dialih fungsikan dan ditukar guling dengan wilayah di Daerah Tulang Bawang dengan dalih pembangunan ibu kota batu bagi Provinsi Lampung," bebernya.

 

Penolakan terhadap upaya sewa paksa lahan tersebut sebelumnya pernah dilakukan pada tahun 2014, dimana masyarakat juga pernah ditodong oleh Pemerintah Provinsi untuk melakukan sewa lahan yang selama puluhan tahun sudah mereka garap kepada Pemerintah. 

 

"Adapun protes ini dilakukan kembali hari ini karena terbitnya Surat Keputusan Gubernur Nomor G/293/VI 02/HK/2022 tentang Penetapan Sewa Tanah Kotabaru Yang Belum Dipergunakan Untuk kepentingan Pembangunan Provinsi Lampung pada tanggal 22 April 2022 lalu, masyarakat penggarap dipaksa membayar uang sewa sebesar Rp. 300 (Tiga Ratus Rupiah) per meter untuk satu tahun," paparnya. 

 

Sementara itu, yang menjadi dasar dilakukan penolakan kembali terhadap kebijakan yang kali ini lahir dari Gubernur Arinal Djunaidi hari ini adalah besarnya uang sewa ditengah keadaan ekonomi pasca pandemi ditambah dengan naiknya harga BBM saat ini sangat berdampak bagi masyarakat. 

 

"Belum lagi pupuk yang sulit diakses dan harga singkong yang terbilang murah yakni Rp. 1200 per/kilo, itupun masih harga kotor belum dipotong kadar air 40%. Selain tu, petani penggarap lahan Kota Baru selama ini tidak pernah dianggap sebagai warga Indonesia dan penduduk dari Provinsi Lampung," imbuhnya. 

 

"Kebijakan sewa paksa tersebut seolah meniadakan keberadaan masyarakat petani penggarap yang sudah puluhan tahun ada di sana. Petani dibuat tidak memiliki pilihan ketika ia harus menerima intimidasi dari Satuan Petugas (Satgas) yang merupakan anggota Satpol PP Provinsi yang berjaga di wilayah Kota Baru," tambahnya. 

 

Padahal jika mengingat program Gubernur Lampung soal Petani Berjaya, mestinya rasib petani di Provinsi Lampung akan dapat lebih terjamin, namun dengan adanya kebijakan ini justru membuat petani mati di lumbung padi karena harus kehilangan alat produksi berupa lahan. 

 

"Apa yang dilakukan oleh Pemerintahan Provinsi hari ini dengan memaksa petani melakukan sewa dengan dibawah ancaman dan intimidasi terhadap penggusuran dan pengusiran dari lahan mereka tak ubahnya seperti pemerintahan otoriter di masa Orde Baru," pungkasnya. 

 

 

Oleh karena itu, dalam agenda aksi massa yang dilakukan masyarakat petani penggarap lahan Kota Baru bersama-sama dengan LBH Bandar Lampung menuntut:

 

1. Cabut Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/293/V1.02/HK/2022 tentang Penetapan Sewa Tanah Kotabaru.

 

2. Hentikan Segala Bentuk Intimidasi dan provokasi yang dilakukan terhadap masyarakat petani penggarap di lahan Kota Baru.

 

"Dan yang ketiga, buka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat petani penggarap untuk dapat melakukan diskusi dan negosiasi terhadap upaya pemanfaatan lahan Kota Baru dengan Pemerintah Provinsi Lampung," tandasnya. 

 

Sebelumnya diberitakan, ratusan massa Petani Lampung menggelar aksi unjuk rasa di pintu masuk Kantor DPRD Provinsi Lampung pada hari Kamis, 24 November 2022. 

 

Dalam orasinya, para massa aksi menolak Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang Sewa Lahan Pertanian oleh Masyarakat Petani Penggarap di Lahan Kota Baru. 

 

 

"Kami menolak SK Gubernur, kami minta cabut. Apakah sewa menyewa itu membuat sejahtera masyarakat, kan tidak. Kami kesini mau kami solusinya, tolong dengarkan kami," tegas salah satu orator. (Riduan)

BACA JUGA: Do'a Bersama Mahasiswa Asal Cianjur Minta Bantuan Pemerintah DI Yogyakarta karena Tak Punya Biaya Hidup 

Saibumi.com

merupakan portal berita Indonesia, media online Indonesia yang fokus kepada penyajian berbagai informasi mengenai berita online Indonesia baik dalam bentuk news (berita), views (artikel), foto, maupun video.

Newsletter Saibumi

BERLANGGANAN BERITA