Saibumi.com (SMSI), Bandar Lampung - Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung, Sumitro, menyampaikan pihaknya telah menerima surat permohonan pencabutan untuk pemeriksaan kerugian negara yang diajukan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung tentang audit kerugian negara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam Penyalahgunaan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tahun Anggaran 2020. 

"BPKP sudah terima surat penarikan tersebut," ungkap Sumitro melalui pesan WhatsApp saat dikonfirmasi awak media, Senin (17/10/2022). 

BACA JUGA: Terlalu Lama, Kejati Lampung Cabut Permohonan Audit Kasus KONI di BPKP Dialihkan Ke Akuntan Publik

Disinggung, tentang tanggapan terkait pencabutan tersebut, Sumitro enggan menanggapinya. 

"Saya tidak bisa tanggapi hal tersebut. Ikut penjelasan Kejati saja," jelasnya. 

Sebelumnya diberitakan, Kejakasaan Tinggi (Kejati) Lampung akhirnya mengambil sikap, terkait audit kerugian negara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam Penyalahgunaan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tahun Anggaran 2020 yang hingga saat ini belum keluar dari Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung. 

Kasi Penkum Kejati Lampung I Made Agus Putra menjelaskan, pihaknya telah mengirimkan surat permohonan pencabutan sejak tanggal 13 Oktober 2022. 

"Kami sudah mengambil sikap dengan meminta audit kerugian negara dengan kantor akuntan publik di Jakarta. Kita audit independen. Dengan langkah itu kami menyurat ke BPKP dalam hal permohonan permintaan audit itu kita cabut. Artinya kita cabut surat yang kita mohonkan kita minta kepastian hukum," tuturnya.

Lebih lanjut, hal tersebut dilakukan untuk bisa segera memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang mempertanyakan kapan kasus dugaan korupsi dalam lingkup KONI Lampung ini segera adanya penetapan tersangka. 

"Agar cepat penanganan hukum, karena kan masyarakat mengikuti proses penyidikan ini sudah hampir satu tahun kan, makanya kita ambil sikap kirimkan surat pencabutan ini," ujarnya. 

Made juga menuturkan, bahwa sebelumnya saat masih dilakukan perhitungan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Lampung pihaknya selalu melakukan koordinasi dan memenuhi apa yang diminta. 

"Memang selama ini kami masih menunggu hasil audit BPKP. Kamis sudah bolak balik bahkan sampai lima Kali. Apa yang mereka minta kami penuhi termasuk pemeriksaan mendalam yang diminta (BPKP) sudah kami lakukan," pungkasnya. (Riduan)

BACA JUGA: Terlalu Lama, Kejati Lampung Cabut Permohonan Audit Kasus KONI di BPKP Dialihkan Ke Akuntan Publik