Saibumi.com (SMSI), Jakarta - Masyarakat harus bersiap menghadapi kenyataan bahwa pemerintah akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Hal tersebut tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi energi beserta pembayaran kewajiban kompensasi Rp 336,7 triliun. Nilai ini turun 33,07 persen dari alokasi 2022 sebesar Rp 502 triliun.

BACA JUGA: Ayo Ikuti! Webinar Disparitas Putusan Pengadilan Pajak terhadap Keputusan Pembetulan Pasal 16 UUKUP

Selanjutnya adapun perinciannya, seperti anggaran subsidi energi Rp 210,7 triliun, naik tipis dari tahun ini yang sebesar Rp 208,9 triliun. Sementara kompensasi tahun depan Rp 126 triliun, turun lebih dari 50 persen dari tahun ini sebesar Rp 293,5 triliun.

Dalam hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pengurangan anggaran ini lantaran asumsi harga energi yang lebih rendah dari 2022. Asumsi Indonesia Crude Price (ICP) di RAPBN 2023 sebesar US$ 90 per barel sementara tahun ini US$ 105 per barel.

Demikian juga volume lebih rendah dari 2022. Misalnya BBM jenis solar hanya 17 juta kiloliter (KL) dan minyak tanah 0,5 juta KL. Sementara, volume elpiji tabung sebesar 8,0 juta metrik ton. Akan tetapi, Menkeu mengklaim alokasi anggaran 2023 masih besar. 

"Kami berharap Pertalite dan solar, elpiji itu tetap dikendalikan. Kalau tidak pas ti akan melewati bahkan yang Rp 502,4 triliun bisa terlewati apabila volume subsidi tidak terkontrol," ungkap Sri Mulyani, dikutip dari berbagai sumber Kamis (18/8/2022). 

Sementara itu, Direktur Center of Econo mic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira melihat, pengurangan anggaran subsidi energi dan kompensasi 2023 sebagai sinyal kenaikan harga energi. 

Dalam Hitungan Bhima, dengan ICP US$ 90 per barel, subsidi energi dan kompensasi 2023 kurang dari alokasi 336,7 triliun. 

"Bisa lebih dari Rp 400 triliun," jelasnya. 

Selanjutnya, Ekonom Bank Permata Josua Pardede berharap dana subsidi energi lebih pas jika dipakai untuk menambah penyaluran program perlindungan sosial lebih tepat sasaran. 

"Anggaran ini bisa menjaga daya beli masyarakat hingga menekan tingkat kemiskinan yang ditargetkan 7,5% hingga 8,5% tahun depan," pungkasnya. (*)

BACA JUGA: Ayo Ikuti! Webinar Disparitas Putusan Pengadilan Pajak terhadap Keputusan Pembetulan Pasal 16 UUKUP