Saibumi.com (SMSI), Bandar Lampung - Sebagai tindak lanjut menanggapi isu kelangkaan pupuk bersubsidi di Provinsi Lampung. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan diskusi dengan PT Pupuk Sriwidjaja Pemasaran Daerah (PPD) Lampung dan Kepolisian Daerah Lampung. 

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) II KPPU Wahyu Bekti Nugroho melalui keterangan resminya bernomor 16/KPPU-Will.II/PR/VII/2022 menjelaskan, bahwa Provinsi Lampung merupakan salah satu wilayah pemasaran PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri) dalam penyaluran pupuk bersubsidi. 

BACA JUGA: Perkara Ujaran Kebencian di Tulangbawang Diselesaikan Melalui Mekanisme Keadilan Restoratif

"Sesuai Peraturan Menten Pertaman (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Recran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, pemerintah hanya mensubsidi dua jenis pupuk yaitu jenis Urea dan NPK," ungkapnya, Sabtu (30/7/2022). 

Lebih lanjut ia menuturkan, sejalan dengan temuan awal KPPU, PT Pusri Pemasaran Daerah (PPD) Lampung menyampaikan terdapat kondisi dimana kebutuhan lebih besar daripada alokasi. 

"Alokasi pupuk bersubsidi di Provinsi Lampung untuk pupuk Urea sebesar 285.405 ton atau 58 persen dari kebutuhan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) sebesar 485.710 ton, sedangkan alokasi pupuk NPK sebesar 178.036 ton atau 22 persen dari RDKK sebesar 803.061 ton," jelasnya. 

Kemudian, saat ini terdapat 64 distributor di Provinsi Lampung untuk pendistribusian pupuk bersubsidi. 

"Atas data yang sebelumnya dimintakan KPPU belum sepenuhnya disampaikan PT Puari Pemasaran Daerah (PPD) Lampung pada saat pertemuan," tuturnya. 

Dalam kesempatan lainnya, Wahyu menambahkan KPPU juga melakukan koordinasi dengan Kepolisian Daerah Lampung (Polda Lampung). KPPU dan Polda Lampung siap berkolaborasi terkait pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di Provinsi Lampung dengan mempertimbangkan faktor-faktor dari berbagai pihak baik petani, produsen, pemerintah dan pihak pihak terkait lainnya.

"Saat ini, KPPU masih menunggu data dan informasi yang komprehensif dari PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri) untuk pendalaman lebih lanjut dalam upaya mencegah terjadinya perilaku unti persaingan terkait distribusi pupuk bersubsidi di Provinsi Lampung," pungkasnya. (Riduan)

BACA JUGA: Perkara Ujaran Kebencian di Tulangbawang Diselesaikan Melalui Mekanisme Keadilan Restoratif