Saibumi.com (SMSI), Jakarta - Tax amnesty jilid II disebut juga kesempatan yang diberikan Pemerintah kepada Wajib Pajak (WP) untuk mengikuti program pengungkapan sukarela (PPS)

Kesempatan bagi WP untuk mengikuti tax amnesty jilid II atau PPS diberikan mulai 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022. Meski demikian, tidak semua Wajib Pajak Pribadi bisa mengikuti PPS atau tax amnesty jilid II.

BACA JUGA: Mengecewakan, Pihak BRI Ganti Buku Rekening Tanpa Sepengetahuan Nasabah? Pelayanan Bank Dipertanyakan

Hal tersebut, diatur dalam Menteri Keuangan atau PMK Nomor 196/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan PPS Wajib Pajak.

WP Orang Pribadi yang kewajiban perpajakan tahun 2016 hingga 2020 belum dipenuhi dan ingin mengikuti PPS atau tax amnesty jilid II harus memenuhi sejumlah ketentuan, berikut dilansir dari businessinsight seperti yang termuat dalam Pasal 5 ayat 1 PMK Nomor 196/2021.

Pertama, tidak sedang dilakukan pemeriksaan, untuk Tahun Pajak 2016, 2017, 2018, 2019 dan/atau Tahun Pajak 2020.

Kedua, tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan untuk Tahun Pajak 2016, 2017, 2018, 2019 dan/atau Tahun Pajak 2020.

Ketiga, tidak sedang dilakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan.

Keempat, tidak sedang dalam proses peradilan atas tindak pidana di bidang perpajakan, dan/atau

Kelima, tidak sedang menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan.

Ketentuan ini merupakan kewajiban Pajak Penghasilan, pemotongan  dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan, dan Pajak Pertambahan Nilai atas orang pribadi yang bersangkutan dan tidak termasuk kewajiban Wajib Pajak orang pribadi sebagai wakil atau kuasa.

BACA JUGA: Mengecewakan, Pihak BRI Ganti Buku Rekening Tanpa Sepengetahuan Nasabah? Pelayanan Bank Dipertanyakan