Logo Saibumi

Dinilai Progesif NIK Jadi NPWP, Keamanannya Masih Dipertanyakan

Dinilai Progesif NIK Jadi NPWP, Keamanannya Masih Dipertanyakan

Foto: Istimewa

Saibumi.com (SMSI), Jakarta - Cek dompet sudah ada berapa banyak kartu identitas yang kita miliki? tentu paling penting di dompet atau tas kita selalu ada kartu tanda penduduk (KTP), kartu ATM, SIM, NPWP, atau mungkin kartu BPJS kesehatan. Dompet tentunya semakin dijejali dengan tambahan kartu vaksinasi Covid-19.

 

BACA JUGA: Alasan Erick Thohir Pilih Perempuan dan Pemimpin Muda Sebagai Change of Leadership di Perusahaan BUMN

Belum lama ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengajukan penambahan fungsi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sementara NPWP, kaitannya untuk kepentingan pajak atau kepentingan negara. Sehingga, ada dua kepentingan yang berbeda.

 

Pengawasan Akademisi dari Universitas Padjadjaran Ferry Hadiyanto mengatakan, langkah NIK bisa jadi NPWP tersebut tidak perlu dipertentangkan. Dia menggarisbawahi, perlu dipikirkan ulang, terutama terkait tujuan pengawasan dan efisiensi.

 

Ia mencontohkan, pengintegrasian NIK sudah dilakukan di sektor moneter dan menjadi bagian dari kontrol di sektor tersebut. Misalnya, seseorang tidak bisa membuka rekening di lembaga keuangan jika tidak memberikan atau memasukkan NIK.

 

"Jadi langsung jelas ada punishment. Pertanyaannya, untuk sektor fiskal seperti apa? Apakah akan ada sanksi jika tidak memasukkan NIK sebagai bukti pembayaran pajak atau ketika menunggak pajak? jadi bentuk pengawas an ketaatan pajak. Pertanyaannya, bagaimana detailnya?” kata Ferry, Rabu (6/10/21)

 

Pengamat kebijakan publik dari Unpad Yogi Suprayogi menyambut baik wacana pemerintah mengenai single data tersebut. Sebab, wacana itu sudah di gulirkan sejak lama melalui program Kartu Indonesia Satu yang berupaya mengintegrasikan data dalam satu kartu.

 

”Selama ini masyarakat disulitkan untuk memiliki banyak kartu dan tanda pengenal. Sehingga, setiap nomor kartunya akan sulit dihafalkan karena terlalu banyak. Ada KTP, NPWP, bahkan kartu BPJS. Belum lagi menghafal password dan PIN ATM serta kebutuhan perbankan lainnya,” kata Yogi.

 

Dengan data tunggal pasti akan memudahkan masyarakat beraktivitas, minimal, dalam melakukan transaksi keuangan.

 

Bahkan, kata Yogi, kartu itu bisa juga menjadi alat pembayaran, misalnya untuk transportasi. Hal itu sama dengan yang sudah berlaku di banyak negara seperti Malaysia.

 

Yogi menilai, hal itu bisa menjadi langkah progresif. Ke depannya, masyarakat tidak perlu membawa banyak kartu dalam dompet yang berpotensi hilang. Apalagi jika fungsinya semakin banyak, kehidupan yang praktis bisa memudahkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

 

”Masyarakat pasti akan siap. Terlebih jika kartu ini membawa banyak fungsi,” tuturnya.

 

Hanya, perlu dipertimbangkan aspek keamanannya. Jangan sampai karena data yang terintegrasi, kalau tidak aman, berpotensi kebocoran data. Kebocoran dapat menimbulkan persoalan misalnya penyalahgunaan pinjaman online dan kepentingan jahat lainnya.

BACA JUGA: Materai Elektronik Resmi di Luncurkan



Saibumi.com

merupakan portal berita Lampung, media online Lampung yang fokus kepada penyajian berbagai informasi mengenai berita online Lampung, berita terkini Lampung dan berita terkini Indonesia baik dalam bentuk news (berita), views (artikel), foto, maupun video.

Newsletter Saibumi

BERLANGGANAN BERITA

Bethsaida Hospital | Rumah Sakit Tangerang, Gading Serpong