Saibumi.com (SMSI), Jakarta - Presiden Joko Widodo resmi mencabut rencana vaksinasi gotong royong individu berbayar yang rencananya akan disalurkan melalui PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. Hal tersebut dilakukan lantaran banyaknya kritik dan masukan dari masyarakat

"Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (16/7/2021).

BACA JUGA: Update CPNS! Kemenkumham Diurutan Pertama Pelamar Terbanyak

Lebih lanjut, Pramono menyampaikan, bahwa semua vaksinasi akan tetap digratiskan bagi seluruh masyarakat

"Sehingga semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebelumnya," tambahnya.

Sementara itu, ihwal mekanisme vaksinasi gotong royong pun akan dilakukan seperti sedia kala. Perusahaan bakal menanggung seluruh biaya vaksinasi bagi karyawannya. Jadi karyawan perusahaan tidak perlu membayar biaya vaksinasi.

"Sehingga, dengan demikian mekanisme untuk seluruh vaksin, baik itu yang gotong royong maupun yang sekarang mekanisme sudah berjalan digratiskan oleh pemerintah," ungkap Pramono.

Sebelumnya, pemerintah berencana membuka jalur vaksin berbayar mandiri atau Vaksinasi Gotong Royong. Kebijakan itu masuk dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Rencananya, vaksin berbayar yang sebelumnya dicanangkan akan memakai jaringan klinik yang dimiliki oleh PT Kimia Farma (Persero) Tbk sebanyak 1.300 klinik yang tersebar di Indonesia.Dan untuk harganya itu sendiri berkisar Rp321.660 per dosis dengan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp117.910 per dosis.(*)

BACA JUGA: Update CPNS! Kemenkumham Diurutan Pertama Pelamar Terbanyak