Saibumi.com(SMSI), Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan tetap menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), meski Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan anggaran program tersebut tidak boleh dibebankan pada pos anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kepala BGN Sudaryono, menegaskan lembaganya siap melaksanakan seluruh kebijakan yang ditetapkan pemerintah sebagai tindak lanjut atas putusan MK. 

BACA JUGA: Jelang APBN 2027, Komisi IX DPR Dorong BGN Pangkas Pengeluaran Program MBG

Menurutnya, BGN hanya bertugas sebagai pelaksana operasional program, sementara pengaturan sumber dan struktur anggaran menjadi kewenangan pemerintah bersama DPR.

"Terkait keputusan MK, kami adalah lembaga pemerintah yang menjalankan operasional. Tentu saja kami akan melaksanakan apa pun keputusan yang menjadi kebijakan negara dan pemerintah," ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Jumat (31/7/2026).

Sudaryono menjelaskan, implementasi putusan MK akan dibahas lebih lanjut oleh pemerintah, termasuk Kementerian Keuangan dan DPR melalui Badan Anggaran, guna menentukan pos anggaran baru yang akan menjadi sumber pembiayaan Program MBG pada tahun-tahun mendatang.

"Tentu saja ini nanti akan dibarengi atau dilanjutkan dengan kebijakan pemerintah, apakah itu melalui Kementerian Keuangan, Badan Anggaran, dan seterusnya," jelasnya.

Ia menegaskan BGN akan tetap menjalankan tugas sesuai anggaran yang nantinya ditetapkan pemerintah, tanpa mempersoalkan dari pos mana pembiayaan program berasal.

"Kami Badan Gizi Nasional adalah lembaga di tingkat operasional dan kami akan melaksanakan apa pun tugas dengan anggaran seperti apa, dengan sebaik-baiknya," tegasnya.

BACA JUGA: Jelang APBN 2027, Komisi IX DPR Dorong BGN Pangkas Pengeluaran Program MBG